www.rekamfakta.id – Bekasi — Perubahan yang terjadi saat ini di dunia sangat cepat dan tidak terduga. Dalam era ini, kemampuan negara untuk beradaptasi dengan teknologi menjadi kunci keberlangsungan dan stabilitas, karena jika tidak, dampak negatif dapat dengan cepat menghampiri tanpa pernah terduga sebelumnya.
Prof. Rhenald Kasali, Ph.D., menyampaikan hal ini dalam sebuah diskusi penting yang diadakan oleh lembaga riset. Dalam pembicaraannya, ia menekankan bahwa Indonesia telah memasuki era Quantum, di mana konflik bisa dipicu oleh algoritma dan keputusan diambil oleh sistem kecerdasan buatan daripada manusia.
Garis batas antara dunia fisik dan digital kini semakin kabur. Seperti yang diungkapkan oleh Prof. Rhenald, dalam konteks modern ini, kekuatan militer tradisional mulai kalah oleh dominasi teknologi yang bergerak jauh lebih cepat. Keberadaan drone dan sistem otomatisasi saat ini membawa perubahan besar dalam cara negara menghadapi konflik.
Kita hidup dalam zaman di mana kemampuan politik tradisional saja tidak cukup. Penting bagi pemerintah untuk bergerak cepat dan responsif, menyusul ritme perubahan yang dibawa oleh kemajuan digital yang diadopsi masyarakat saat ini.
Analisis Krisis Kepercayaan di Kalangan Masyarakat
Dalam sesi pemaparan riset oleh Neni Nur Hayati, terungkap bahwa ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah dan institusi lainnya sedang dalam kondisi kritis. Penelitian yang dilakukan oleh DEEP Indonesia ini melibatkan analisis terhadap lebih dari 174.000 percakapan publik di media sosial untuk memahami sentiment masyarakat pada tahun 2025.
Hasil riset menunjukkan bahwa isu-isu utama yang mendominasi percakapan publik meliputi otoritarianisme dan konflik elite. Terdapat pula tanggapan negatif yang kuat terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap tidak sesuai dengan harapan masyarakat, terutama saat momen demonstrasi yang berlangsung pada 28 Agustus lalu.
Berdasarkan data yang diperoleh, terdapat anggapan bahwa hukum dan regulasi saat ini dianggap tidak konsisten. Isu-isu seputar RUU KUHAP dan sejumlah kontroversi besar menjadi titik fokus diskusi negatif di kalangan masyarakat.
Selain itu, program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis mendapatkan sorotan besar, namun diiringi kritik tajam karena dianggap tidak siap dalam pelaksanaan. Harapan pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi yang tinggi juga dipertanyakan oleh publik.
Situasi ini menggambarkan rasa kelelahan dan frustrasi yang dirasakan masyarakat. Neni menyatakan bahwa titik rawan antara hubungan antara negara dan rakyat kini semakin mencolok, yang tentunya harus segera ditangani.
Perubahan Pola Kerja Pemerintah di Era Digital
Menanggapi hasil penelitian tersebut, Prof. Rhenald menekankan bahwa pendekatan lama yang bersikap birokratis sudah tidak efektif lagi. Untuk menghadapi ancaman yang ada di era digital saat ini, pemerintah perlu bergerak dengan cepat dan inovatif.
Ancaman yang muncul kini lebih beragam, mulai dari penyebaran informasi palsu hingga kecerdasan buatan. Jika hal ini tidak ditangani dengan serius, ketidakpercayaan masyarakat dapat meningkat pesat, menyebabkan dampak negatif yang lebih luas.
Dalam diskusi ini, sejumlah tokoh penting dari berbagai sektor turut hadir, dari praktisi Big Data hingga anggota legislatif. Kehadiran mereka menunjukkan betapa pentingnya kolaborasi antar sektor dalam menghadapi tantangan yang ada.
Pembicaraan ini menyoroti pentingnya transformasi dalam metode pengambilan keputusan. Pemangku kepentingan perlu beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika yang ada, sehingga bisa merespons kebutuhan dan harapan masyarakat.
Pada akhir sesi, Neni Nur Hayati menggarisbawahi bahwa tantangan terbesar tidak lagi terletak pada ketersediaan big data, melainkan sejauh mana masyarakat dapat memanfaatkan data tersebut untuk membawa perubahan positif.
Kunci Kolaborasi dalam Menghadapi Tantangan Era Baru
Kolaborasi menjadi aspek yang sangat penting di era ini. Dalam konteks perubahan yang cepat, setiap sektor perlu bersinergi demi menciptakan solusi yang berkelanjutan dan relevan.
Diskusi tentang bagaimana melibatkan seluruh komponen masyarakat menjadi diperlukan. Tindakan kolektif penting untuk memastikan bahwa perubahan yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Masyarakat harus merasa terlibat dan memiliki andil dalam setiap kebijakan yang diambil. Partisipasi publik dalam pengambilan keputusan akan mengurangi rasa kekecewaan dan meningkatkan kepercayaan.
Ke depannya, penting bagi pemerintah dan institusi untuk menerapkan teknologi secara bijaksana. Penerapan teknologi yang cerdas dapat menghasilkan kebijakan yang lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Perubahan yang cepat membutuhkan adaptasi yang tepat. Dengan membangun kolaborasi yang kuat dan menggunakan data dengan bijak, diharapkan Indonesia dapat melangkah maju ke era yang lebih baik.