www.rekamfakta.id – Denpasar – Peringatan Hari AIDS se-Dunia (HAS) 2025 menjadi momentum penting bagi komunitas, lembaga swadaya masyarakat, dan pegiat penanggulangan HIV di Bali untuk menyampaikan aspirasi mereka. Dalam acara tersebut, yang diselenggarakan oleh Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), 11 tuntutan dibacakan oleh perwakilan yang berharap bisa mengubah arah kebijakan terkait penanganan HIV di daerah ini.
“Petisi ini kami sampaikan agar tujuan untuk Ending HIV pada tahun 2030 bisa tercapai,” ujar Eka Sampurna dari Jaringan Indonesia Positif. Penegasan ini menunjukkan bahwa setiap individu memiliki hak untuk menjalani kehidupan yang sehat dan bebas dari stigma, bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata.
Perjuangan menuju Eliminasi AIDS pada tahun 2030 bukanlah tugas ringan. “Ini merupakan gerakan kemanusiaan yang melibatkan kita semua,” lanjutnya. Setiap jiwa berhak merasakan kehidupan yang bermartabat tanpa terbebani oleh stigma negatif.
Pertama dalam tuntutan mereka adalah mengajak Gubernur, Bupati, dan Wali Kota untuk meneguhkan komitmen dalam penanggulangan HIV dengan memperkuat dukungan pendanaan, sumber daya manusia, dan kebijakan program terkait. Mereka berharap agar Dinas Kesehatan Provinsi Bali dapat memastikan layanan HIV yang inklusif dan tanpa stigma, dengan menyediakan obat ARV untuk semua, termasuk anak-anak.
Selain itu, alat pencegahan seperti kondom dan jarum suntik steril juga harus tersedia secara komprehensif. “Kami menegaskan pentingnya aksesibilitas terhadap reagen dan alat kesehatan lainnya,” ujarnya. Ini merupakan langkah krusial dalam menjaga kesehatan masyarakat khususnya yang rentan terhadap HIV.
Sementara itu, Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak diminta untuk menyediakan Rumah Singgah bagi Orang dengan HIV (ODHIV). Tempat ini berfungsi sebagai pusat perlindungan, pemulihan, dan penguatan mental bagi mereka yang terdampak. “Anak-anak dengan HIV bukanlah beban, mereka adalah masa depan yang harus dilindungi,” tegas Eka.
Untuk mengurangi stigma, Dinas Tenaga Kerja diharapkan melakukan pemantauan yang ketat terhadap perusahaan agar tidak terjadi pemecatan atau perlakuan diskriminatif terhadap pegawai yang terinfeksi HIV. Kesadaran akan hak-hak tenaga kerja menjadi semakin penting di era modern ini.
Pendidikan juga mendapatkan perhatian yang serius. Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga diharapkan untuk memperkuat program edukasi tentang HIV di sekolah-sekolah. “Membangun kesadaran sejak dini adalah benteng pertama untuk mencegah penyebaran HIV,” ujarnya, mencerminkan pentingnya pendidikan dalam pencegahan.
Peran Desa dalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Bali
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta untuk menjadikan desa sebagai frontliner dalam penyebaran informasi dan penanggulangan HIV. “Dari desa, kita bisa memulai perubahan yang signifikan,” ungkap Eka. Dukungan dana desa sangat diperlukan untuk merealisasikan rencana ini.
Tak hanya itu, semua komunitas, LSM, dan media juga diajak untuk berkolaborasi dan mendukung satu sama lain agar informasi serta layanan dapat menjangkau semua lapisan masyarakat. “Solidaritas adalah kunci dalam menghadapi tantangan ini,” tambahnya.
ODHIV sendiri juga mengajak untuk tetap berdaya, aktif, dan disiplin dalam mengikuti perawatan dan pengobatan HIV. “Kesehatan adalah bentuk perlawanan, dan kedisiplinan dalam mengikuti terapi ARV adalah kunci untuk bertahan hidup,” ujarnya penuh semangat.
Para penyedia layanan diharapkan untuk meningkatkan pendampingan, agar tidak ada individu yang merasa sendirian dalam menghadapi HIV. Dukungan antar sesama sangat penting untuk menciptakan jaringan sosial yang kuat.
Sementara itu, semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta untuk mengalokasikan anggaran yang memadai bagi program HIV dan AIDS. “Ending AIDS pada tahun 2030 hanya akan terwujud jika kita semua bergerak bersama,” tegasnya, menunjukkan kepentingan kolaborasi.
Tantangan dan Solusi dalam Penanggulangan HIV di Bali
Saat ini, tantangan yang dihadapi dalam penanggulangan HIV terletak pada perlunya penyesuaian kebijakan dengan situasi terkini. “Kami meminta DPRD dan Pemerintah Provinsi Bali untuk segera merevisi Perda Nomor 3 Tahun 2006 agar selaras dengan kebutuhan yang ada,” kata Eka. Pendekatan ini diperlukan agar kebijakan dapat lebih adaptif dan responsif.
Ketua Panitia Pelaksana, A.A Ngr. Patria Nugraha, menjelaskan bahwa tema peringatan Hari AIDS se-Dunia 2025 adalah “Bersama Hadapi Perubahan Jaga Keberlanjutan Layanan HIV.” Tema tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kolaborasi dalam penanggulangan HIV.
Tujuan kegiatan ini adalah untuk membangkitkan kepedulian di kalangan seluruh pemangku kepentingan, termasuk generasi muda, terhadap isu HIV/AIDS. “Kami ingin mengeliminasi HIV pada tahun 2030, dan ini adalah tanggung jawab bersama,” ujarnya dengan optimisme.
Selanjutnya, semua pihak diharapkan dapat menormalisasi persepsi tentang isu HIV dan AIDS ke arah yang positif, demi mengurangi stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV. “Masyarakat perlu memahami pentingnya tes HIV dan pengobatan ARV secepat mungkin,” imbuhnya.
Rangkaian acara selain penyampaian petisi HAS juga mencakup talkshow, testimoni ODHIV, dan hiburan lainnya. Ini semua bertujuan untuk memperkuat solidaritas dan meningkatkan kesadaran tentang penanggulangan HIV dan AIDS di Bali.