www.rekamfakta.id – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) baru saja mencetak prestasi luar biasa dengan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan mereka tahun 2024. Ini menjadi pencapaian yang ke-16 berturut-turut sejak tahun 2009, menunjukkan konsistensi dan komitmen Kemenkumham dalam pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.
Pencapaian ini sekaligus merupakan penutup yang signifikan bagi Kemenkumham sebelum resmi bertransformasi menjadi tiga kementerian terpisah. Pengalihan ini meliputi Kementerian Hukum, Kementerian HAM, serta Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, setiap kementerian bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing.
Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, mengungkapkan bahwa predikat WTP yang diraih adalah suatu penutup yang baik bagi tata kelola keuangan Kemenkumham. Ia menekankan pentingnya pemeriksaan BPK agar pengelolaan keuangan negara dapat berjalan secara lebih efektif dan efisien.
Supratman juga menyebutkan bahwa pemeriksaan laporan keuangan mencerminkan pengendalian yang demokratis, yang mampu menjamin transparansi dalam pengelolaan anggaran publik. Dengan demikian, ini akan menjadi dasar perbaikan berkelanjutan bagi kementerian-kementerian yang baru dibentuk.
Setelah pemisahan, Supratman menegaskan bahwa likuidasi eks satuan kerja (satker) Kemenkumham merupakan agenda administrasi penting. Proses ini harus diselesaikan oleh ketiga kementerian baru untuk memastikan kelancaran operasional masing-masing.
Dari total 1.167 satker, sebanyak 1.020 telah berhasil dilikuidasi hingga tanggal 2 Oktober 2025. Namun, masih ada 147 satker yang saat ini sedang dalam proses likuidasi, yang menunjukkan tantangan yang masih harus dihadapi oleh kementerian baru.
Menteri asal Sulawesi Selatan tersebut mengajak ketiga kementerian untuk saling berkolaborasi dalam menyelesaikan likuidasi ini. Ia juga menyatakan pentingnya menyusun laporan keuangan likuidasi untuk penyelesaian hak dan kewajiban masing-masing kementerian baru.
Selain itu, Supratman menekankan perlunya tindak lanjut terhadap rekomendasi BPK agar temuan-temuan tidak terulang di masa mendatang. Rekomendasi BPK dianggap sebagai panduan nyata dalam upaya perbaikan tata kelola keuangan.
“Kami dari Kementerian Hukum berkomitmen akan menindaklanjuti setiap rekomendasi yang diberikan,” ujarnya dengan tegas.
Pentingnya Pengelolaan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel
Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK, Nyoman Adhi Suryadnyana, memberikan apresiasi tinggi atas keberhasilan Kemenkumham dalam memperoleh WTP untuk yang ke-16 kali. Ia bahkan menyatakan, capaian ini merupakan yang terbanyak di Indonesia.
Nyoman juga melaporkan tentang progres tindak lanjut rekomendasi BPK oleh kementerian yang terpisah dari Kemenkumham, yang semuanya berjalan baik. Kementerian Hukum telah menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi sebesar 91,39%, sedangkan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan mencapai 92,16%.
“Pencapaian ini menunjukkan komitmen kementerian dalam meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan,” tambahnya. Ini menjadi suatu langkah positif untuk mewujudkan organisasi yang lebih profesional dan transparan.
Penting untuk dicatat bahwa pemeriksaan untuk laporan keuangan tahun anggaran 2024 masih dilakukan atas nama Kemenkumham sebagai satu kementerian. Namun, seiring dengan pemisahan ini, setiap kementerian akan mulai melaksanakan tugas dan fungsinya secara mandiri, mulai tahun anggaran 2025.
Strategi untuk Masa Depan Kementerian yang Baru Terpisah
Di masa mendatang, semua kementerian baru dituntut untuk meningkatkan kinerja dan efisiensinya. Setiap kementerian perlu berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang tepat, yang merupakan bagian integral dari pengelolaan keuangan yang baik.
Supratman menegaskan bahwa pengelolaan keuangan yang baik bukan hanya tentang memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga tentang menciptakan kepercayaan publik. Setiap kementerian perlu menunjukkan bahwa mereka mampu mengelola anggaran dengan bijaksana.
“Kolaborasi antar kementerian sangat penting untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan,” ungkap Supratman. Hal ini demi memastikan bahwa semua rekomendasi BPK ditindaklanjuti dengan baik.
Dengan berfokus pada transparansi dan akuntabilitas, kementerian baru dapat meningkatkan reputasinya di mata publik. Ini juga merupakan kesempatan untuk membangun citra positif bagi pemerintahan.
Memberdayakan Kementerian Melalui Peningkatan Kapasitas Staff
Meningkatkan kapasitas staff di tiga kementerian yang baru dibentuk adalah langkah penting untuk mencapai tujuan pengelolaan keuangan yang baik. Pelatihan dan pengembangan menjadi investasi strategis dalam rangka meningkatkan keterampilan administrasi dan manajemen keuangan.
Pendidikan dan pelatihan berkala akan membantu pegawai kementerian menjadi lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini diharapkan dapat mempercepat proses likuidasi dan penyusunan laporan keuangan yang diperlukan.
Supratman menekankan pentingnya pembinaan yang berkelanjutan bagi staff kementerian. Dengan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia, kementerian akan lebih siap untuk menghadapi tantangan mendatang.
Secara keseluruhan, keberhasilan Kemenkumham dalam meraih opini WTP menunjukkan bahwa dengan komitmen dan kerja keras serta kolaborasi antar kementerian, tujuan untuk tata kelola keuangan yang lebih baik bisa tercapai. Dengan demikian, langkah-langkah yang telah diambil tidak hanya akan menguntungkan kementerian tetapi juga masyarakat secara luas.