www.rekamfakta.id – Denpasar – Pertemuan strategis diadakan oleh Pembina Samsat Nasional dan Pembina Samsat Provinsi Bali untuk mengevaluasi wajib pajak kendaraan di Aryaduta Hotel, Bali, pada Jumat, 22 Agustus 2025. Rapat ini memiliki tujuan penting dalam merumuskan langkah-langkah optimalisasi pendapatan daerah yang diharapkan mampu meningkatkan implementasi kebijakan pajak daerah.
Acara tersebut dihadiri oleh berbagai perwakilan dari instansi terkait, termasuk Korlantas Polri, Kementerian Dalam Negeri, dan Jasa Raharja. Pembina Samsat Provinsi Bali, yang terdiri dari Bapenda Bali, Ditlantas Polda Bali, dan Jasa Raharja Kantor Wilayah Bali, juga turut berperan aktif dalam pembahasan yang berlangsung.
Partisipasi dari Bapenda Kabupaten dan Kota serta UPTD dan Satuan Lalu Lintas Polres se-Provinsi Bali menambah bobot rapat ini. Dengan melibatkan berbagai stakeholder, diharapkan solusi yang dirumuskan dapat lebih komprehensif dan aplikatif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pajak kendaraan.
Misi dan Tujuan Pertemuan Evaluasi Pajak Kendaraan Bermotor
Menurut Dr. Drs. Teguh Narutomo, M.M., yang menjabat sebagai Direktur Pendapatan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, misi utama dari opsen pajak adalah mempercepat penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Sinergi antara berbagai pihak diharapkan dapat memastikan kebijakan tersebut berjalan secara efektif dan efisien.
Tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan di Provinsi Bali tergolong tinggi, mencapai lebih dari 70%. Hal ini merupakan indikator positif yang menunjukkan bahwa masyarakat mulai memahami pentingnya kontribusi pajak terhadap pembangunan daerah.
Dalam rapat tersebut, AKBP I Gede Putra, S.H., S.I.K., M.H., Wakil Direktur Lalu Lintas Polda Bali, juga mengemukakan bahwa penggunaan aplikasi SIGNAL mengalami peningkatan signifikan setelah penerapan opsen pajak. Hal ini sekaligus menunjukkan kemajuan dalam pelayanan publik melalui digitalisasi.
Pentingnya Aplikasi SIGNAL dalam Optimalisasi Pelayanan Pajak
I Dewa Tagel Wirasa, S.E., Ak., M.Si., selaku Kepala Bapenda Provinsi Bali, menegaskan bahwa aplikasi SIGNAL telah mendorong pelayanan publik yang lebih modern, transparan, dan berbasis digital. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat dengan mudah mengakses layanan pembayaran pajak tanpa harus beranjak dari tempat tinggalnya.
Penerapan opsen PKB di Provinsi Bali kini telah terintegrasi dengan aplikasi SIGNAL, yang memudahkan masyarakat dalam melakukan pembayaran. Dengan integrasi ini, proses pemrosesan pajak kendaraan tahunan dapat dilakukan secara langsung dan cepat.
Keberhasilan implementasi ini tercermin dari data yang menunjukkan lebih dari 1,3 juta transaksi melalui SIGNAL. Total penerimaan transaksi pada tahun 2025 diperkirakan mencapai lebih dari Rp5 miliar, menegaskan kontribusi signifikan dari aplikasi tersebut terhadap pendapatan daerah.
Menuju Sistem Pajak yang Lebih Transparan dan Akuntabel
Penggunaan aplikasi SIGNAL tidak hanya mempermudah proses pembayaran, tetapi juga meningkatkan transparansi dalam pengelolaan pajak kendaraan bermotor. Dengan sistem digital, masyarakat dapat memantau dan mengawasi penggunaan pajak yang mereka bayarkan.
Pentingnya transparansi menjadi salah satu fokus dalam kebijakan pajak yang diterapkan. Melalui sistem yang baik, diharapkan masyarakat dapat lebih percaya dan aktif berpartisipasi dalam memenuhi kewajiban pajaknya.
Keberhasilan integrasi ini adalah langkah maju menuju sistem perpajakan yang lebih modern. Dengan dukungan berbagai pihak dan partisipasi aktif masyarakat, pengelolaan pendapatan daerah menjadi lebih optimal dan efisien.
