www.rekamfakta.id – Jakarta– Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menutup tahun 2025 dengan pencapaian yang mengesankan di bawah kepemimpinan Menteri Hukum Supratman Andi Agtas. Selain memenuhi target yang ditetapkan, kementerian ini juga berhasil melaksanakan transformasi digital yang signifikan dalam layanan mereka, serta meningkatkan akses keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Pada acara pemaparan capaian kinerja di Grand Mercure Kemayoran, Supratman menekankan bahwa tahun ini menjadi momen penting dalam perjalanan birokrasi Indonesia menuju transparansi dan efisiensi. Dengan langkah-langkah yang diambil selama tahun ini, Kemenkumham berharap untuk menciptakan sistem yang lebih responsif dan inklusif.
Digitalisasi menyeluruh dalam pelayanan hukum menjadi salah satu pencapaian utama kementerian ini. Semua layanan di sektor Administrasi Hukum Umum (AHU) kini tersedia dalam format digital, menjadikan masyarakat dapat mengaksesnya dengan lebih mudah dan cepat.
Dengan tingkat penyelesaian permohonan mencapai 99,48% atau sekitar 12,2 juta permohonan, Kemenkumham menunjukkan efektivitas dan efisiensi dalam manajemen pelayanan. Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berhasil diraih mencapai Rp1,12 triliun, melebihi target yang telah ditetapkan sebelumnya.
Transformasi Digital dan Akses yang Lebih Baik untuk Masyarakat
Pencapaian Kemenkumham dalam digitalisasi memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Masyarakat dapat mengakses layanan dengan lebih cepat tanpa harus mengunjungi kantor secara fisik. Hal ini jelas meningkatkan transparansi dalam setiap proses permohonan.
Menteri Supratman menyatakan, “Layanan AHU kini sepenuhnya digital. Kami berkomitmen untuk memberikan kemudahan akses kepada masyarakat di seluruh lapisan.” Inisiatif ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua lapisan masyarakat merasa mendapatkan pelayanan yang adil dan setara.
Selain digitalisasi, Kemenkumham juga aktif mendukung kebijakan pemerintah dalam menumbuhkan ekonomi lokal. Pengesahan sebanyak 83.020 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih menjadi langkah konkret untuk memperkuat perekonomian di tingkat akar rumput.
Koperasi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan berkembangnya koperasi, potensi ekonomi lokal akan semakin terasa dan memberikan dampak positif bagi masyarakat.
Kepemimpinan Indonesia dalam Kekayaan Intelektual di Asia Tenggara
Dalam bidang Kekayaan Intelektual (KI), Indonesia telah mencatatkan prestasi yang membanggakan. Dengan pendaftaran 261 produk Indikasi Geografis (IndiGeo), Indonesia kini menjadi pemimpin di Asia Tenggara. Ini adalah langkah yang penting untuk melindungi kekayaan budaya dan produk lokal.
Kemenkumham juga berupaya melindungi hak-hak para kreator melalui “Proposal Indonesia” di tingkat internasional. Usaha ini bertujuan untuk menanggulangi hambatan dalam sistem royalti musik digital.
Selain itu, ada upaya untuk meningkatkan kesadaran akan nilai kekayaan intelektual di masyarakat. Melalui berbagai program edukasi, diharapkan masyarakat semakin memahami pentingnya perlindungan terhadap karya-karya kreatif mereka.
Membawa Keadilan Legal ke Seluruh Sudut Negeri
Pencapaian lainnya yang patut dicatat adalah pembentukan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di Desa/Kelurahan. Dengan lebih dari 71.868 Posbankum yang dibangun, Kemenkumham berhasil melebihi target awal yang ditetapkan.
Inisiatif ini merupakan langkah nyata dalam memperluas akses keadilan bagi masyarakat, terutama bagi mereka yang kurang mampu. “Keadilan bukan lagi barang mewah,” tegas Supratman, menekankan pentingnya aksesibilitas hukum bagi setiap orang.
Dengan kehadiran Posbankum yang menjangkau 85% desa di Indonesia, masyarakat kini memiliki tempat untuk mendapatkan bantuan hukum secara gratis. Langkah ini diharapkan dapat merangkul lebih banyak orang untuk menyadari hak-hak hukum mereka.
Kemenkumham juga terus berupaya meningkatkan kualitas layanan dengan menghadirkan sistem yang lebih baik. Masyarakat dihimbau untuk memanfaatkan layanan yang ada dan terlibat dalam proses hukum.
Reformasi Regulasi untuk Sistem Hukum yang lebih Kuat
Tahun 2025 juga menandai disahkannya RUU Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Reformasi ini bertujuan untuk memperkuat sistem hukum nasional dan memastikan bahwa semua proses hukum berjalan dengan adil dan tertib.
Dengan disahkannya regulasi ini, diharapkan akan ada perubahan yang signifikan dalam cara penanganan kasus hukum di Indonesia. Kemenkumham berkomitmen untuk terus melakukan evaluasi dan perbaikan dalam sistem hukum yang ada.
Kemenkumham juga mengedepankan pengembangan sumber daya manusia. Dengan pendirian Politeknik Pengayoman Indonesia, kementerian ini berupaya untuk mencetak praktisi hukum yang kompeten dan siap menghadapi tantangan di masa depan.
Pendidikan yang baik akan menjadi investasi penting untuk ciptakan sistem hukum yang lebih baik dan berkualitas. Kementerian berupaya agar lulusan dari politeknik ini dapat menjadi pilar kekuatan dalam penegakan hukum di Indonesia.
Inovasi Melalui Peluncuran Super Apps untuk Pelayanan Hukum
Menutup paparannya, Menteri Supratman memberikan informasi mengenai inovasi baru yang akan segera diluncurkan: Kemenkumham Super Apps. Aplikasi ini dirancang untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses semua layanan hukum dalam satu platform.
“Kami ingin menghilangkan duplikasi aplikasi. Super Apps ini adalah jawaban atas kebutuhan masyarakat untuk layanan hukum yang lebih efisien,” terangnya. Harapannya, aplikasi ini dapat menjawab berbagai kebutuhan masyarakat tanpa hambatan birokrasi.
Dengan adanya inisiatif ini, Kemenkumham berharap dapat menarik lebih banyak masyarakat untuk memanfaatkan berbagai layanan hukum yang tersedia. Ini adalah langkah penting dalam mendekatkan pelayanan hukum kepada masyarakat.
Reformasi yang dilakukan oleh Kemenkumham akan terus berlanjut demi terciptanya sistem hukum yang dapat diakses oleh semua kalangan, memberikan keadilan yang seimbang bagi setiap individu tanpa terkecuali.