www.rekamfakta.id – Masalah pohon tumbang di Jakarta menjadi perhatian serius pada Oktober 2025. Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) menilai insiden ini mencerminkan lemahnya strategi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam pengelolaan ruang terbuka hijau.
Kasus ini memicu desakan untuk evaluasi menyeluruh terhadap Dinas Pertamanan dan Hutan Kota (Distamhut). Menurut FSPI, kinerja lembaga ini dinilai buruk dan tidak siap menghadapi tantangan musim hujan yang semakin ekstrem.
Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menunjukkan bahwa terdapat 273 laporan pohon tumbang di Jakarta sepanjang tahun ini. Jakarta Timur mencatat angka tertinggi dengan 80 insiden, diikuti oleh Jakarta Selatan dan Jakarta Barat dengan masing-masing 73 dan 61 insiden.
Dampak dari kejadian ini sangat serius, dengan 2 korban jiwa dan banyak orang terluka. Selain itu, banyak kendaraan dan bangunan yang mengalami kerusakan akibat jatuhnya pohon, terutama selama puncak musim hujan yang disertai angin kencang.
FSPI berpendapat bahwa kebijakan Pemprov DKI lebih berfokus pada estetika, bukan pada keselamatan publik. Kebijakan yang tidak didasarkan pada kajian ahli terkait pemangkasan dan penataan taman berkontribusi besar terhadap risiko tumbangnya pohon saat cuaca ekstrem.
Koordinator Presidium FSPI, Zuhelmi Tanjung, mengungkapkan bahwa kebijakan penghijauan di Jakarta lebih bersifat simbolis tanpa perencanaan teknis. Pohon-pohon tua yang berisiko tidak mendapatkan pemeriksaan rutin, sehingga masalah yang ada terus berlanjut tanpa penanganan yang efektif.
Tindakan penanaman pohon di bawah flyover juga mendapat sorotan karena tidak mempertimbangkan faktor lingkungan. Minimnya akses sinar matahari dan drainase buruk berpotensi membuat akar pohon rapuh, yang berbahaya saat hujan lebat.
Data Laporan Resmi Mengenai Pohon Tumbang dan Risiko Keamanan
Menyikapi situasi ini, Pemprov DKI Jakarta mengklaim telah menyiapkan langkah-langkah mitigasi. Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota, M. Fajar Sauri, menyatakan tim pemeriksa sudah diturunkan untuk menilai pohon-pohon berisiko tumbang.
Tindakan lain yang diambil adalah penebangan pohon tua yang dianggap berbahaya. Namun, FSPI menilai usaha tersebut hanya bersifat reaktif dan tidak mengatasi akar masalah yang lebih mendalam.
Pemerintah juga mengalokasikan dana santunan bagi keluarga korban dan pemilik kendaraan yang rusak, tetapi itu dianggap tidak memadai. FSPI menegaskan bahwa isu ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan memberikan kompensasi material.
“Insiden seperti ini lebih dari sekadar statistik. Kita berbicara tentang nyawa manusia yang hilang akibat kelalaian yang berkepanjangan,” jelas Zuhelmi Tanjung dengan nada tegas.
FSPI mendesak adanya basis data digital yang mendetail mengenai usia dan kondisi pohon di seluruh Jakarta. Ini diharapkan dapat membantu melakukan pemeliharaan yang lebih efektif dan berkelanjutan di kemudian hari.
Pentingnya Fungsi Pengawasan oleh DPRD DKI Jakarta dalam Evaluasi Kinerja Distamhut
Selain itu, FSPI meminta DPRD DKI Jakarta untuk menjalankan fungsi pengawasan yang maksimal. Evaluasi terhadap Distamhut sangat penting untuk memastikan bahwa dana pemeliharaan taman dan pohon digunakan secara efisien dan efektif.
DPRD diharapkan segera memanggil pihak terkait untuk meneliti sejauh mana program perawatan pohon berjalan dan jika ada kejanggalan, maka sanksi perlu diterapkan. Ini adalah langkah penting untuk mencegah terulangnya tragedi yang sama di masa depan.
“DPRD harus berani menarik tanggung jawab dari pejabat yang terlibat jika ditemukan kelalaian dalam pengelolaan,” papar Zuhelmi. Keberanian dalam mengambil tindakan tegas akan menandakan kepedulian terhadap keselamatan publik.
FSPI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam menjaga lingkungan. Partisipasi publik dalam melaporkan lokasi pohon yang dianggap rawan tumbang akan mendukung upaya pemeliharaan dan mitigasi di tingkat komunitas.
Dengan melibatkan masyarakat, diharapkan ada peningkatan kesadaran kolektif mengenai pentingnya menjaga flora perkotaan dan keselamatan bersama. Keberanian untuk berinisiatif dapat mendorong pemerintah untuk lebih responsif terhadap masalah yang ada.
Kepentingan Langkah Antisipatif dalam Menghadapi Perubahan Iklim
Penting bagi pemerintah untuk mengedepankan langkah-langkah antisipatif seiring dengan perubahan iklim yang makin tidak menentu. Jakarta, sebagai ibu kota, harus menunjukkan ketahanan terhadap cuaca ekstrem, terutama di jalur-jalur strategis yang sering dilalui masyarakat.
Pemerintah perlu memperkuat sistem pendeteksian dini mengenai potensi pohon tumbang. Ini mencakup pemantauan secara berkala terhadap tanaman di lokasi-lokasi yang rawan, seperti jalanan utama dan kawasan padat penduduk.
“Keselamatan warga Jakarta tidak boleh dikorbankan karena ketidakpahaman dalam pemeliharaan. Ini bukan hanya soal kejadian alam, melainkan cerminan dari buruknya tata kelola lingkungan,” tegas Zuhelmi Tanjung.
Dengan pendekatan yang lebih komprehensif dan terintegrasi, diharapkan KSPI menciptakan lingkungan perkotaan yang lebih aman dan nyaman. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat menjadi kunci utama untuk mencapai tujuan tersebut.
Dalam situasi yang semakin kompleks ini, mengubah pola pikir dan kebijakan menjadi sangat penting. Kesadaran akan pentingnya pengelolaan ruang terbuka hijau yang baik harus menjadi prioritas utama untuk masa depan Jakarta yang lebih baik.