www.rekamfakta.id – Denpasar – Komisi Yudisial (KY) merayakan dua dekade masa pengabdian dan kontribusinya dalam menjaga integritas dunia peradilan. Dalam peringatan ini, digelar acara yang menggugah kesadaran publik akan pentingnya reformasi struktur kelembagaan demi meningkatkan efektivitas pengawasan hakim di seluruh Indonesia.
Acara yang diberi judul “Peran Penghubung KY: Dua Dekade Menjaga dan Menegakkan Integritas” diadakan di STISPOL Wira Bhakti Denpasar pada Rabu (6/8/2025). Wacana yang muncul dalam diskusi ini adalah peningkatan status Penghubung KY di daerah menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) agar lebih berfungsi optimal.
Usulan tersebut didorong oleh pandangan sejumlah akademisi dan praktisi hukum terkait adanya krisis integritas yang terus mengancam dunia peradilan. Dalam konteks ini, acara tersebut berfungsi sebagai tempat untuk membahas tantangan yang ada, baik secara struktural maupun kultural dalam pengawasan etika hakim, khususnya di level daerah.
Status Non-Pegawai: Dampak Negatif Terhadap Kinerja KY
Dr. I Made Adiwidya Yowana, seorang akademisi dari STISPOL Wira Bhakti, mengungkapkan kritik mendalam tentang status Penghubung KY yang telah beroperasi selama 20 tahun dengan status non-pegawai. Menurutnya, kondisi ini menjadi salah satu penghambat besar bagi KY dalam melaksanakan tugas dan mandatnya secara efektif.
“Apabila KY serius memperjuangkan integritas hakim, sudah seharusnya status penghubung di daerah diubah menjadi ASN,” tegas Adiwidya. Ia menjelaskan bahwa lemahnya struktur manajemen ini berdampak negatif pada kapasitas pengawasan serta sosialisasi etika yang seharusnya dilakukan terutama dalam menangani aduan dari masyarakat.
Dua Dekade Refleksi: Meningkatkan Keterlibatan Publik
Koordinator Penghubung KY Wilayah Bali, I Made Aryana Putra Atmaja, menambahkan bahwa acara ini merupakan bentuk refleksi dari dua dekade perjalanan KY. Ia menegaskan urgensi untuk memperkuat nilai-nilai etika dalam peradilan serta meningkatkan kesadaran publik mengenai peran dan fungsi KY.
“KY tak bisa berfungsi sendirian. Keterlibatan masyarakat, termasuk kampus dan aktivis hukum, sangat vital dalam mendukung terciptanya ekosistem peradilan yang bersih,” ujar Aryana. Ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara berbagai elemen masyarakat menjadi kunci untuk mencapai perbaikan dalam sistem peradilan nasional.
Diskusi tersebut dihadiri oleh puluhan mahasiswa dan aktivis hukum, mengubah perayaan dua dekade KY dari sekadar seremoni menjadi momentum penting dalam menggalang dukungan untuk reformasi yang diperlukan. Rekomendasi untuk melembagakan penghubung KY dengan status ASN pun diangkat dalam dialog ini.
“Jika reformasi tidak segera dilaksanakan, potensi pelanggaran etik di daerah akan terus marak tanpa adanya kontrol yang efektif,” tutup Adiwidya, mengingatkan akan pentingnya tindakan cepat dalam melakukan reformasi kelembagaan di tingkat daerah.
Pentingnya Reformasi untuk Memperkuat Pengawasan Etika Hakim
Perdebatan tentang status Penghubung KY yang non-pegawai mencerminkan tantangan yang lebih besar dalam sistem peradilan. Hal ini penting dicermati agar kualitas pengawasan etika hakim dapat meningkat secara signifikan. Struktur yang lebih kuat dan resmi diyakini mampu memberi KY kekuatan untuk menjalankan tugasnya dengan lebih baik.
Edukasi dan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu etika dalam peradilan juga sangat diperlukan. Harus ada upaya lebih dari semua pihak untuk memahami dan mendukung tujuan KY dalam menjaga integritas serta keadilan. Kesadaran publik juga berfungsi sebagai kontrol untuk mencegah tumbuhnya praktik pelanggaran etika dalam peradilan.
Integritas merupakan hal yang harus diterapkan dalam setiap sistem hukum. Tanpa tujuan yang jelas untuk reformasi, langkah-langkah yang diambil KY bisa menjadi sia-sia. Oleh karena itu, peningkatan status penghubung menjadi ASN bisa jadi adalah langkah krusial dalam mewujudkan harapan tersebut.
Kolaborasi Antara KY dan Masyarakat Sipil dalam Mewujudkan Keadilan
Masyarakat sipil memainkan peran penting dalam memperkuat fungsi KY. Pengawasan publik terhadap tindakan hakim dan lembaga peradilan akan menciptakan akuntabilitas yang lebih baik. Hal ini akan memberikan efek jera bagi individu-individu yang mencoba melanggar etika dalam menjalankan tugasnya.
KY tidak bisa berdiam diri jika ingin melihat perubahan nyata di dunia peradilan. Melibatkan semua elemen masyarakat, termasuk akademisi, dalam pengawasan dan pendidikan etika hukum mesti dijadikan prioritas. Hanya dengan kolaborasi semua pihak, visi untuk menciptakan peradilan yang bersih dan berintegritas bisa tercapai.
Penting untuk membuat sistem yang memungkinkan masyarakat memiliki suara dalam peradilan, sehingga mereka bisa melaporkan ketika terjadi pelanggaran. Ini tidak hanya menguatkan KY, tetapi juga mendemokrasikan proses peradilan itu sendiri.
Panggilan untuk Tindakan: Mengapa Reformasi Harus Segera Dilakukan
Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, tindakan nyata dan cepat harus diambil. Rekomendasi untuk menjadikan Penghubung KY sebagai ASN bukan hanya sekadar usulan, melainkan sebuah kebutuhan mendesak. Tanpa adanya reformasi, integritas sistem peradilan akan terus terancam.
Setiap tahun, banyak kasus pelanggaran etika di kalangan hakim yang tidak terawasi dengan baik. Dengan menjadikan Penghubung KY sebagai ASN, akan ada mekanisme pengawasan yang lebih ketat serta formal. Hal ini diharapkan dapat menjadi solusi terhadap masalah yang sudah berlangsung lama ini.
Saatnya bagi semua pihak untuk bersatu dalam reformasi. Jika tidak saat ini, kapan lagi? Kesadaran akan isu-isu ini harus meningkat demi masa depan peradilan yang lebih integritas. Ketika masyarakat memiliki kepercayaan terhadap sistem hukum, maka kemandirian dan kredibilitas peradilan akan semakin terpupuk.