www.rekamfakta.id – Jakarta – Rasminto, pendiri Human Studies Institut (HSI), mengingatkan bahwa distorsi informasi mengenai isu Papua di dunia digital dapat memperburuk situasi di lapangan. Hal ini disampaikannya dalam Seminar Kebangsaan berjudul “Demokrasi dan HAM di Era Digital”, yang diadakan di Auditorium Tanah Airku, Kampus Limo, pada tanggal 28 November 2025.
Menurut Rasminto, Papua menjadi salah satu topik yang sangat sensitif dan sering dibicarakan di platform digital. Banyak informasi terkait yang beredar tanpa verifikasi yang jelas, menciptakan kebingungan di masyarakat.
Ia menegaskan bahwa arus informasi yang deras sering kali tidak disertai dengan proses pengecekan fakta. Ketidakakuratan informasi ini dapat menyebabkan munculnya bias yang menguatkan pandangan keliru dan meningkatkan ketegangan sosial di masyarakat.
Pentingnya Verifikasi Informasi Terkait Isu Papua
Rasminto menegaskan bahwa isu Papua memiliki kompleksitas tersendiri. Informasi yang tidak akurat bisa memperburuk keadaan dan memperkuat dukungan atau sentimen publik yang tidak berdasarkan fakta.
Ia menjelaskan bahwa dinamika konflik di beberapa wilayah Papua berdampak pada banyak pihak, mulai dari warga sipil hingga aparat keamanan. Namun, narasi yang berkembang di ruang digital sering hanya menyoroti sebagian sisi, sehingga mengaburkan konteks yang lebih luas.
Warga sipil menjadi kelompok paling rentan dalam konflik ini. Di sisi lain, aparat keamanan juga sering menjadi korban dari serangan, dan untuk itu perspektif berimbang sangat diperlukan dalam narasi yang disajikan kepada publik.
Dampak Media Sosial Terhadap Opini Publik
Media sosial memiliki peran yang signifikan dalam membentuk opini publik, terutama terkait isu-isu sensitif seperti Papua. Kecepatan penyebaran informasi tanpa kontrol sering kali menciptakan polarisasi di kalangan masyarakat.
Rasminto mencatat bahwa narasi yang berkembang di media sosial bisa membangun simpati terhadap satu pihak, tetapi juga dapat menjadi pemicu kekacauan jika informasi tersebut tidak berdasarkan data yang valid dan verifikasi.
Ia mengajak masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam menerima dan menyebarkan informasi yang berkaitan dengan Papua, dengan mempertimbangkan sumber dan keakuratan data tersebut.
Langkah Meningkatkan Literasi Digital di Masyarakat
Rasminto mendorong masyarakat untuk meningkatkan literasi digital sebagai langkah proaktif dalam menghadapi arus informasi yang tidak terverifikasi. Keterampilan ini menjadi penting agar setiap individu dapat memilah informasi yang tepat dan akurat.
Ia juga menekankan pentingnya pendekatan human security dalam memahami dan merumuskan kebijakan terkait Papua. Keselamatan dan kesejahteraan manusia harus selalu menjadi prioritas utama di dalam setiap kebijakan yang diambil.
Verifikasi informasi, menurut Rasminto, merupakan langkah awal yang penting sebelum melangsungkan diskusi atau mengambil kebijakan. Hal ini akan menjadikan diskusi tersebut lebih konstruktif dan bertanggung jawab.
Menyusun Kebijakan Berbasis Data dan Kemanusiaan
Pembentukan kebijakan yang berbasis pada data dan kemanusiaan sangat penting dalam konteks Papua. Kebijakan yang diambil tanpa memperhatikan situasi yang sebenarnya bisa memperparah konflik dan menciptakan ketidakadilan bagi masyarakat.
Rasminto menegaskan bahwa pendekatan yang humanistik dalam setiap kebijakan akan membantu menjaga stabilitas sosial dan memberikan perlindungan terhadap kelompok yang paling rentan. Hal ini menjadi sangat mendesak di tengah banyaknya isu yang dihadapi di Papua.
Diperlukan usaha kolaboratif dari berbagai pihak untuk memastikan informasi yang diterima masyarakat adalah akurat, serta kebijakan yang diambil berdasar pada pemahaman yang mendalam tentang realita di lapangan.