www.rekamfakta.id – Jalur setapak yang tersembunyi, yang membelah area persawahan dan ladang jagung di perbatasan Motamasin, Nusa Tenggara Timur, kini tengah menjadi sorotan utama dalam agenda keamanan perbatasan. Jalur yang dikenal sebagai “pintu bayangan” ini kerap digunakan sebagai akses tidak resmi, dan kini menjadi fokus utama pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara.
Pada tanggal 14 Agustus 2025, Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Motamasin berfungsi sebagai titik koordinasi untuk berbagai kegiatan strategis, yang diprakarsai oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) Republik Indonesia. Kegiatan ini bertujuan untuk menangani dan mengidentifikasi jalur-jalur tidak resmi serta untuk meningkatkan pengawasan di wilayah perbatasan.
Acara ini membawa serta berbagai instansi terkait yang berperan penting dalam penertiban jalur perbatasan, di antaranya Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua yang menjadi salah satu pilar utama dalam pelaksanaan program ini. Dengan dukungan teknis dan pengalaman yang memadai, instansi ini berkontribusi secara signifikan dalam penyusunan strategi pengawasan yang efektif.
Tidak hanya itu, para pakar dari berbagai lembaga juga hadir sebagai narasumber utama. Di antaranya, Bambang Tutuko P. dari Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai yang menjelaskan strategi untuk meredam alur penyelundupan barang lewat jalur-jalur tidak resmi. Hal ini menjadi krusial dalam upaya memberantas praktik ilegal yang merugikan negara.
Kolonel Ctp. Moh. Khoirul Hadi dari TNI berbagi wawasan mengenai taktik patroli dan penempatan pos militer di area-area strategis. Ia menekankan pentingnya mobilitas dan kesiapan dalam menjaga ketertiban di sepanjang perbatasan, agar masyarakat merasa aman dan terjamin. Demikian pula, Andrianus Tonny Budjaya, Ketua Tim Pengendalian Pemeriksaan Keimigrasian TPI Darat, mengulas prosedur pemeriksaan yang diperlukan untuk menutup celah hukum yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
Upaya Sinergi dalam Mengatasi Masalah Keamanan Perbatasan
Sinergi antar instansi di perbatasan sangat diperlukan untuk menciptakan suatu sistem yang efektif dan menjaga kedaulatan. Dalam proses ini, Simon Soli, Kepala Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan NTT, memberikan informasi mengenai bahaya hama dan penyakit yang bisa masuk melalui arus barang ilegal. Penjelasannya membuat peserta semakin menyadari risiko yang ada.
Selain itu, Miguel Gomes, Kepala Staf Dirjen Imigrasi Timor Leste, menggarisbawahi pentingnya kerja sama lintas negara. Perspektif ini menunjukkan bagaimana kolaborasi dengan negara tetangga dapat memberikan solusi lebih baik dalam pengawasan perbatasan. Tindakan bersama akan mengurangi angka penyelundupan dan meningkatkan keamanan.
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi, Yuldi Yusman, memberikan apresiasi terhadap sinergi ini. Menurutnya, kolaborasi bukan hanya memperkuat kapasitas, tetapi juga memperluas wawasan semua pihak dalam menyikapi tantangan di lapangan. Identifikasi jalur tradisional adalah langkah strategis untuk memastikan setiap perlintasan tercatat dan terpantau dengan baik.
Dalam kesempatan yang sama, Putu Agus Eka Putra, Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Atambua, menegaskan pentingnya menjaga perbatasan dengan cara yang humanis. Masyarakat harus dididik untuk memahami bahwa jalur resmi memberikan perlindungan bagi mereka dari risiko ilegal. Tanggung jawab ini bukan hanya milik pemerintah, tetapi juga masyarakat sendiri.
Pentingnya Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat tentang Jalur Resmi
Kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menggunakan jalur resmi menjadi salah satu tujuan utama dari kegiatan ini. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi NTT, Arisan Gumilang, menyoroti bahwa keamanan negara harus sejalan dengan kesejahteraan masyarakat. “Keseimbangan antara perlindungan nasional dan kepentingan publik sangatlah penting,” tandasnya.
Kegiatan resmi ini diawali dengan apel pelepasan tim survei yang dihadiri oleh Wakil Bupati Malaka serta Deputi I BNPP. Langkah ini menunjukkan komitmen Pemerintah dalam melakukan penegakan hukum dan mendidik masyarakat untuk tidak lagi menggunakan jalur gelap. Peninjauan langsung ke jalur-jalur tradisional ini menjadi langkah pertama untuk memastikan perbatasan lebih teratur.
Operasi ini menegaskan pesan bahwa hanya ada satu gerbang resmi yang aman, terpantau, dan terjaga bagi masyarakat. Dengan perbaikan dan penguatan jalur resmi, diharapkan tidak ada lagi “pintu bayangan” di perbatasan. Upaya ini menunjukkan bahwa pemerintah berkomitmen untuk melindungi warganya dari risiko dan ancaman yang dapat mengganggu keamanan.
Sebagai penutup, keamanan di perbatasan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga merupakan tanggung jawab bersama. Dengan saling mendukung dan berkolaborasi, masyarakat dan instansi pemerintah dapat bersama-sama menjaga kedaulatan dan keamanan, demi masa depan yang lebih baik bagi bangsa.***
