www.rekamfakta.id – Dalam rangka merayakan 80 tahun berdirinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengajak seluruh jajaran untuk bersatu dalam refleksi dan perencanaan. Upacara Hari Pengayoman yang berlangsung pada 22 Agustus 2025 tidak hanya menggugah kenangan akan sejarah, tetapi juga menerangi jalan bagi masa depan hukum di Indonesia.
Supratman menggarisbawahi bahwa tema peringatan kali ini, “Menjaga Warisan Bangsa, Mewujudkan Reformasi Hukum untuk Menyongsong Masa Depan”, mengandung makna yang dalam. Ini bukan hanya sekadar ajakan, tetapi panggilan untuk bertindak, serta menjaga nilai-nilai Pancasila dan keadilan sosial dalam berbagai aspek hukum.
Menurutnya, penting untuk menyusun reformasi hukum yang relevan dan dapat menjawab tantangan zaman. Dalam konteks ini, hukum perlu diolah menjadi alat yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat, serta bukan sebagai beban yang memberatkan.
Refleksi Sejarah dalam Cita Hukum Bangsa
Supratman mengajak semua pihak untuk merenungkan kembali perjalanan sejarah hukum di Tanah Air. Dalam refleksi tersebut, ia menunjukkan bagaimana hukum telah berkembang dan beradaptasi dengan dinamika masyarakat. Sehingga, penting bagi kita untuk tidak melupakan akar dan fondasi hukum yang ada.
Ia juga menekankan pentingnya pendidikan hukum sebagai langkah awal dalam mewujudkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Melalui pemahaman yang baik, diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dalam pelaksanaan hukum dan turut menjaga keadilan sosial.
Tak hanya itu, dalam pidatonya, Supratman menghimbau agar setiap individu di sektor hukum perlu memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi. Dengan diimbangi kesadaran akan tugas mulia ini, diharapkan dapat lahir reformasi yang bermanfaat bagi seluruh lapisan masyarakat.
Pentingnya Reformasi untuk Masa Depan
Di era globalisasi ini, Supratman mengingatkan bahwa reformasi hukum bukanlah pilihan, melainkan sebuah keharusan. Dalam pesannya, ia menekankan bahwa tanpa upaya reformasi yang serius, akan sulit bagi Indonesia untuk bersaing di pentas internasional. Sehingga, setiap elemen hukum harus diperbaharui agar tetap sejalan dengan perkembangan masyarakat.
Ia mengingatkan bahwa hukum yang kokoh dan adil memiliki peran vital dalam pertumbuhan ekonomi dan ketahanan demokrasi. Ketika hukum dapat diakses dan dipahami dengan baik, rakyat akan merasakan manfaatnya secara langsung, menciptakan rasa aman dan kepercayaan.
“Dengan perspektif ini, penegakan hukum seharusnya tidak lagi dianggap sebagai beban, melainkan sebagai suatu keharusan untuk menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera,” tambahnya. Pandangan ini penting untuk mengubah stigma negatif yang sering melekat pada aparat penegak hukum.
Peran Hukum sebagai Pilar Kehidupan Berbangsa
Supratman mengingatkan bahwa hukum seharusnya menjadi pelindung bagi masyarakat, bukan justru menjadi alat oppression. Dalam konteks hukum yang bersih dan adil, kita perlu menciptakan ruang bagi setiap individu untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini penting agar suara rakyat dapat didengar dan direspons dengan baik oleh para pemangku kepentingan.
Pentingnya integritas dalam penegakan hukum disorot melalui petikan kata-kata bijak. Menghormati jasa dan pengorbanan para pahlawan yang telah berjuang demi hukum dan keadilan merupakan langkah awal untuk melanjutkan misi ini. Supratman mengajak semua pihak untuk menghormati tradisi tersebut dengan karya nyata skozi tutup.
Dengan semangat yang disampaikan, diharapkan semua insan pengayoman dapat bekerja lebih keras untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan. Ini merupakan tantangan yang perlu disambut dengan keberanian dan ketulusan demi masa depan bangsa yang lebih baik.
