www.rekamfakta.id – Dalam denyut nadi kehidupan masyarakat modern, isu narkoba selalu menjadi sorotan utama. Baru-baru ini, Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Kerobokan di Bali terjebak dalam kontroversi terkait tudingan yang menyebut salah seorang narapidana sebagai pemasok narkoba. Tuduhan ini tidak hanya menimbulkan kebingungan, tetapi juga berpotensi merusak reputasi institusi yang telah berkomitmen untuk memberantas kejahatan narkotik.
Kepala Lapas Kerobokan, Hudi Ismono, segera melakukan klarifikasi untuk mengatasi polemik yang beredar. Ia menegaskan bahwa tudingan terhadap seorang narapidana berinisial “Awi” tidak berlandaskan bukti yang kuat. Menurutnya, hal ini merupakan bentuk yang bisa menimbulkan kerugian bagi citra lembaga pemasyarakatan.
Sejarah panjang pemberitaan semacam ini membuat masyarakat skeptis terhadap lembaga pemasyarakatan. Namun, Hudi Ismono mencatat bahwa hingga saat ini tak ada informasi resmi dari pihak kepolisian yang mengkonfirmasi adanya keterlibatan narapidana tersebut dalam perdagangan narkoba. Keterbatasan informasi ini membuka ruang untuk dugaan yang merugikan.
Penjelasan Kepala Lapas Terkait Tuduhan Narkoba
Hudi Ismono menjelaskan bahwa pihak Lapas telah melakukan investigasi internal untuk menelusuri informasi mengenai inisial “Awi”. Setelah ditelusuri, dia menemukan bahwa inisial tersebut cukup umum di kalangan narapidana yang ada, sehingga membuatnya sulit untuk mengaitkannya dengan satu individu tertentu. Hal ini berpotensi mengaburkan fakta yang sebenarnya dan memperkeruh situasi.
Dari hasil penyelidikan, Hudi juga menyoroti rentang waktu antara penangkapan tersangka dan munculnya isu tersebut. Penangkapan terjadi pada 22 Juni, sementara berita menyangkut narapidana “Awi” baru muncul pada 13 Juli. Hal ini menciptakan pertanyaan besar tentang kevalidan isu yang beredar di masyarakat.
“Kami sudah melakukan pengecekan mendalam dan tidak ditemukan adanya nama atau identitas yang bisa dihubungkan langsung dengan narapidana di Lapas Kerobokan,” ujarnya tegas. Ini menunjukkan betapa pentingnya latar belakang informasi, terlebih ketika menyangkut reputasi lembaga yang memiliki tanggung jawab besar dalam isu penegakan hukum.
Konfirmasi Status Warga Binaan Lapas Kerobokan
Menyikapi berita yang terus beredar di media sosial, Hudi Ismono mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan aparat kepolisian untuk melakukan verifikasi mengenai inisial “Awi”. Namun, hingga saat ini belum ada kepastian bahwa narapidana tersebut memang berasal dari Lapas Kerobokan. Hal ini menunggu hasil klarifikasi lebih lanjut dari pihak berwenang.
Selain itu, isu mengenai nama lain yang muncul dalam pemberitaan, yaitu “Cuke”, juga diluruskan oleh Hudi. Ia menjelaskan bahwa narapidana yang dimaksud bukan merupakan warga binaan Lapas Kerobokan, melainkan mantan warga binaan dari Lapas Narkotika Bangli yang telah bebas. Penjelasan ini penting untuk memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat mengenai situasi sebenarnya.
“Kami merasa sangat prihatin dengan cara pemberitaan yang bersifat tidak akurat dan bisa menggiring opini publik,” tambahnya. Pemberitaan semacam ini bisa memberikan dampak tersendiri terhadap kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pemasyarakatan dan aparat penegak hukum.
Komitmen Lapas dalam Memerangi Jaringan Narkoba
Lapas Kerobokan menegaskan komitmennya untuk terus bersinergi dengan institusi penegak hukum dalam upaya pemberantasan kejahatan narkoba. Hudi Ismono menyatakan bahwa mereka tidak akan pernah menoleransi pelanggaran yang dilakukan oleh warga binaan. Jika ada indikasi keterlibatan, pihaknya siap mengambil langkah tegas, serta bersikap transparan dalam setiap kasus yang terjadi.
“Kami berkomitmen untuk menegakkan hukum dan memberikan pembinaan yang terbaik bagi warga binaan,” ia menambahkan. Tindakan tegas harus diambil agar reputasi lembaga tidak terganggu dan kepercayaan publik bisa terjaga. Ini adalah salah satu langkah vital dalam membangun sistem pemasyarakatan yang kredibel.
Pihak Lapas juga mengimbau semua pihak, terutama media, agar lebih berhati-hati ketika menyampaikan informasi kepada publik. Sensitivitas isu narkoba mengharuskan semua elemen untuk bertindak dengan bijak, agar tidak mengganggu proses hukum yang sedang berjalan. Kesadaran kolektif ini menjadi kunci untuk menciptakan kepercayaan masyarakat terhadap institusi.
