www.rekamfakta.id – Singaraja-Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Singaraja dengan tegas membantah isu yang beredar di masyarakat mengenai rencana aksi demonstrasi pada 1 September 2025 di GOR Buana Patra. Alih-alih turun ke jalan, HMI bersama aliansi Cipayung Plus memilih untuk berdialog langsung dengan DPRD Kabupaten Buleleng demi menyampaikan aspirasi mereka.
Audiensi ini dilakukan di kantor DPRD Buleleng dan dihadiri langsung oleh Ketua DPRD Ketut Ngurah Arya beserta jajarannya, serta Kapolres Buleleng AKBP Ida Bagus Widwan Sutadi. Pertemuan ini menjadi wadah bagi Cipayung Plus Buleleng (HMI, PMII, dan IMM) untuk menyuarakan berbagai isu strategis, mulai dari tuntutan penyelesaian kasus Affan Kurniawan hingga desakan pengesahan UU Perampasan Aset.
Menurut Ketua Umum HMI Cabang Singaraja, Didit Kurniadin, keputusan untuk berdialog adalah wujud komitmen mereka dalam menjaga kondusivitas daerah. “HMI selalu hadir untuk masyarakat dan kami tidak akan terprovokasi oleh isu-isu negatif. Kami bergerak berdasarkan isu kemanusiaan dan sosial, bukan organisasi provokatif,” tegas Didit.
Pihak DPRD Buleleng menyambut baik langkah ini dan mengapresiasi kontribusi ide-ide konstruktif dari kalangan mahasiswa. Dialog ini menegaskan posisi HMI Singaraja dan Cipayung Plus sebagai mitra kritis dan konstruktif bagi pemerintah daerah, menunjukkan bahwa ruang diskusi adalah jalur utama dalam menyelesaikan berbagai persoalan.
Peran Mahasiswa dalam Masyarakat dan Keterlibatan Politik yang Konstruktif
Mahasiswa sering kali dianggap sebagai agen perubahan dalam masyarakat. Dengan semangat idealisme, mereka berusaha mempengaruhi kebijakan publik melalui berbagai saluran, termasuk dialog dengan pemerintah dan organisasi masyarakat lainnya.
Keterlibatan mahasiswa dalam isu politik dan sosial penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih baik. Melalui forum-forum diskusi, mereka dapat menyampaikan pandangan serta aspirasi yang dapat memengaruhi pengambilan keputusan di tingkat daerah maupun nasional.
Melalui dialog yang konstruktif, mahasiswa dapat menyuarakan kepentingan masyarakat. Tidak hanya fokus pada protes atau demonstrasi, mereka mencari solusi yang lebih efektif dan damai dalam menghadapi isu-isu yang ada di sekitarnya.
Sikap kritis mahasiswa juga memainkan peranan penting dalam pengawasan pemerintah. Dengan terus berkomunikasi dan berdialog, mereka memastikan bahwa suara mereka tetap didengar di tengah perjalanan kebijakan yang diambil oleh para pemimpin daerah.
Dialog sebagai Alat dalam Menyelesaikan Perbedaan dan Permasalahan
Dialog sering kali menjadi jembatan untuk menyelesaikan perbedaan di antara pihak-pihak yang memiliki pandangan berbeda. Dalam konteks ini, pertemuan antara HMI dan DPRD Buleleng menunjukkan bahwa komunikasi terbuka dapat memfasilitasi perdebatan yang sehat.
Melalui pertemuan ini, masing-masing pihak dapat mengemukakan pemikiran dan usulan. Hal ini bukan hanya membantu dalam menciptakan kesepakatan, tetapi juga membangun rasa saling percaya antara pemerintah dan masyarakat.
Di samping itu, dialog yang konstruktif juga membantu mengurangi ketegangan. Ketika mahasiswa dan wakil rakyat duduk bersama, mereka dapat mengeksplorasi potensi solusi untuk masalah yang dihadapi dan bergerak menuju kesepakatan yang saling menguntungkan.
Mendengar berbagai perspektif juga membantu pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif. Sebagai contoh, pendapat dari mahasiswa bisa memperkaya makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap kebijakan yang dikeluarkan.
Pentingnya Keterlibatan Mahasiswa dalam Menyampaikan Aspirasi Masyarakat
Mahasiswa memiliki tanggung jawab sosial untuk menyuarakan kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, suara mereka dapat berfungsi sebagai barometer untuk mengukur kepuasan publik terhadap kebijakan yang sedang diterapkan.
Dengan melibatkan diri dalam pertemuan seperti ini, mahasiswa menunjukkan rasa empati terhadap masalah sosial. Tuntutan mereka tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi lebih pada kepentingan kolektif masyarakat yang lebih luas.
Langkah HMI Cabang Singaraja dalam memilih dialog ketimbang demonstrasi adalah pilihan yang menunjukkan kematangan dalam berpolitik. Ini menunjukkan mereka memahami pentingnya proses persuasif dalam perubahan sosial.
Lebih jauh, keberadaan mereka dalam ruang dialog juga membantu menunjukkan bahwa mereka tidak hanya bersikap kritis, tetapi juga kooperatif. Ini adalah langkah penting dalam membangun hubungan yang lebih harmonis dengan pemerintah daerah.