www.rekamfakta.id – Ketua Komisi D DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), RB Dwi Wahyu, menyatakan bahwa pengangkatan pegawai dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebaiknya ditinjau ulang. Ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kesejahteraan guru honorer yang saat ini masih dalam keadaan memprihatinkan.
Dwi Wahyu menegaskan bahwa dirinya tidak menentang program MBG, tetapi kebijakan ini perlu diterapkan dengan cara yang seimbang dan adil, terutama bagi guru yang menjadi tulang punggung pendidikan. Dia menyatakan bahwa perhatian tidak hanya perlu diberikan kepada siswa namun juga kepada para pendidik.
Dalam pernyataannya kepada wartawan pada Kamis (29/1/2026), Dwi Wahyu mengungkapkan pentingnya memastikan asupan gizi yang cukup bagi para siswa agar mereka dapat menyerap ilmu secara efektif. Sebagai pendidik, guru berperan vital dalam transfer ilmu, dan tanpa perhatian pada kesejahteraan mereka, kualitas pendidikan bisa terancam.
Ia mencatat bahwa saat ini terdapat sekitar 5.000 guru honorer di DIY yang hanya dibayar dengan honor rata-rata Rp500 ribu per bulan. Di beberapa kasus, para guru masih menerima honor dari komite sekolah, yang membuat situasi ini terasa memalukan bagi pemerintah.
“Ini sangat memalukan. Di Indonesia, mungkin hanya kita yang masih memiliki guru honorer seperti ini,” katanya. Hal ini menunjukkan bahwa ada ketidaksetaraan yang mencolok dalam dunia pendidikan saat ini.
Selanjutnya, Dwi Wahyu menggarisbawahi bahwa akan sulit untuk meningkatkan mutu pendidikan jika guru masih harus khawatir tentang kebutuhan dasar seperti makanan dan penghasilan. Keberadaan makanan bergizi untuk siswa tidak cukup jika guru masih bergelut dengan masalah kesejahteraan.
“Jika kesejahteraan guru tidak diperhatikan, bagaimana mungkin para siswa bisa berprestasi?” pertanyaannya menggambarkan kekhawatiran yang mendalam tentang sistem pendidikan saat ini.
Dwi Wahyu juga mengangkat isu mengenai kapasitas dan kompetensi guru dalam menghadapi era teknologi yang semakin maju, seperti pembelajaran berbasis teknologi dan kecerdasan buatan (AI). Ia mencatat bahwa dukungan dari pemerintah masih sangat minim, bahkan untuk kebutuhan dasar seperti perangkat laptop.
Terkait dengan pengangkatan PPPK untuk pegawai MBG, Dwi Wahyu mempertanyakan urgensinya. Hal ini menjadi sorotan mengingat sebagian besar dari ‘dapur’ MBG bersifat swasta dan bukan berasal dari lembaga pemerintah.
Relevansi Program Makan Bergizi Gratis dalam Konteks Pendidikan
Dwi Wahyu menegaskan perlunya kejelasan regulasi mengenai pengangkatan PPPK, mengingat dapur MBG tak sepatutnya menggunakan sistem pengangkatan pegawai pemerintah. “Dapur adalah urusan pribadi, bukan berasal dari pemerintah. Kenapa harus di-PPPK-kan?” tambahnya.
Hal ini memperlihatkan keraguan atas efektivitas kebijakan yang ada, dan diperlukan penjelasan lebih lanjut dari pemerintah mengenai keputusan tersebut. Dalam situasi fiskal yang kurang mendukung, ia berpendapat bahwa kesejahteraan guru honorer jauh lebih mendesak untuk diperhatikan.
Dwi Wahyu berpendapat bahwa jika dihadapkan pada pilihan antara pengangkatan PPPK untuk pegawai MBG atau peningkatan kesejahteraan guru honorer, maka dukungan untuk guru honorer seharusnya menjadi prioritas utama. “Mana yang lebih urgent, PPPK gizi atau guru?” tuturnya.
Untuk mencapai keberhasilan program MBG, Dwi Wahyu menyatakan bahwa keberhasilan tidak hanya terletak pada pemenuhan asupan gizi bagi siswa, tetapi juga pada mutu pendidikan yang dihasilkan. Kesejahteraan guru sangat berperan dalam menciptakan lingkungan belajar yang baik.
“Setiap program yang ingin berbicara tentang kecerdasan generasi penerus pastinya harus melibatkan guru. Jika kesejahteraan mereka tidak diatasi, maka semua itu akan menjadi pekerjaan sia-sia,” tegasnya.
Pentingnya Kesejahteraan Guru untuk Masa Depan Pendidikan
Dalam pandangan Dwi Wahyu, keberhasilan program pendidikan juga harus diukur dari bagaimana pendidikan dapat berjalan secara efektif tanpa membebani guru. Pendidikan yang baik adalah pendidikan yang diisi oleh orang-orang yang sejahtera dan merasa diperhatikan.
Dia juga mengingatkan bahwa pemerintah perlu lebih banyak berinvestasi dalam peningkatan kesejahteraan dan kompetensi guru. Ini adalah kunci untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menjamin masa depan yang lebih baik bagi generasi berikutnya.
Menurutnya, program MBG seharusnya tidak dilihat hanya dari sudut pandang gizi. Yang lebih penting, perhatian juga harus diberikan pada aspek-aspek lain yang mampu mendukung pendidikan secara keseluruhan.
“Jika kita ingin anak-anak bergizi dan pendidikan mereka meningkat, guru harus menjadi fokus utama. Kunci kesuksesan ada pada mereka,” pungkasnya, menyimpulkan visi dan harapannya untuk dunia pendidikan yang lebih baik.
Situasi yang ada saat ini adalah panggilan untuk perubahan. Langkah-langkah konkret harus diambil untuk memastikan bahwa setiap elemen dalam ekosistem pendidikan diberikan perhatian yang layak, mulai dari pemerintah, guru, hingga siswa. Tanpa itu, harapan untuk menciptakan generasi yang unggul akan tetap menjadi impian yang sulit diwujudkan.