www.rekamfakta.id – Kantor Wilayah Kementerian Hukum di Bali telah mengambil langkah strategis dalam menanggapi catatan yang diberikan oleh Tim Penilai Nasional. Langkah ini menunjukkan komitmen nyata mereka untuk meraih predikat sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), yang menjadi salah satu target utama dalam reformasi birokrasi.
Pada rapat yang berlangsung pada Senin pagi di Ruang Dharmawangsa, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, I Wayan Redana, terlibat langsung sebagai Ketua Tim Pembangunan Zona Integritas. Dalam rapat tersebut, beberapa perwakilan dari Tim Pokja Zona Integritas hadir untuk mengevaluasi dan merumuskan langkah-langkah strategis ke depan.
Redana menekankan pentingnya respon yang cepat dan akuntabel terhadap setiap catatan yang disampaikan oleh tim penilai. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap kinerja Kemenkum di Bali.
Dalam diskusi, beberapa area kunci menjadi sorotan, antara lain manajemen perubahan dan penataan tata laksana yang efektif. Penekanan juga diberikan terhadap pengelolaan sumber daya manusia dan akuntabilitas kinerja yang lebih baik untuk mencapai pelayanan publik yang maksimal.
Penyempurnaan kualitas pengawasan menjadi prioritas, yang diyakini akan berkontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi pelayanan. Selain itu, berbagai inovasi yang telah diciptakan, seperti Artha Karya, Sistem Royalti, hingga fitur APELAN, turut dibahas dalam forum tersebut.
Aksi nyata diambil dengan merencanakan replikasi fitur APELAN dari Kanwil Maluku Utara dan Lampung. Semua dokumen, termasuk evaluasi kinerja dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), akan segera diperbarui untuk dicantumkan dalam aplikasi E-RB.
Kepala Kanwil Kemenkumham Bali, Eem Nurmanah, menunjukkan komitmennya untuk memastikan semua langkah tersebut dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Menurutnya, setiap catatan yang ada harus direspons dengan langkah-langkah konkret yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Ini adalah bagian dari upaya bersama untuk memperkuat integritas dan meningkatkan kualitas pelayanan publik,” ucap Nurmanah. Ia menambahkan bahwa hasil dari tindak lanjut ini akan sangat berpengaruh terhadap pencapaian WBBM.
Dengan pendekatan yang terencana dan terarah, Kemenkumham Bali optimis dapat memenuhi semua persyaratan yang diperlukan. Harapannya, mereka bisa segera mendapatkan pengakuan sebagai Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, sebuah pengakuan yang sangat diidam-idamkan oleh instansi pemerintah saat ini.
Komitmen untuk Meningkatkan Pelayanan Publik di Bali
Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan titik fokus yang harus terus dijaga dan dikembangkan. Kemenkumham Bali menyadari bahwa pelayanan yang baik adalah kunci untuk mencapai kepercayaan masyarakat. Dengan pembenahan yang terus-menerus, diharapkan masyarakat semakin merasakan manfaatnya.
Berbagai inovasi yang diterapkan menunjukkan bahwa Kemenkumham tidak hanya berfokus pada administrasi, tetapi juga pada pelayanan yang lebih humanis. Melalui program-program yang inovatif, mereka berusaha memberikan pengalaman terbaik bagi pengguna layanan.
Misalnya, dengan adanya sistem online yang mempermudah akses informasi dan layanan, masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan apa yang dibutuhkan. Hal ini tentunya menjadi nilai tambah yang tidak boleh diabaikan dalam era digital saat ini.
Umpatan pun muncul dari masyarakat ketika inovasi ini dapat mengurangi waktu antre dan mempermudah akses terhadap layanan hukum. Kemenkumham Bali berkomitmen untuk mendengarkan masukan masyarakat guna perbaikan yang berkelanjutan.
Selain itu, pelatihan bagi pegawai juga merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa setiap petugas siap memberikan layanan terbaik. Dengan peningkatan kemampuan SDM, diharapkan kualitas pelayanan dapat meningkat secara drastis.
Peran Zona Integritas dalam Mewujudkan WBBM
ZONA integritas berfungsi sebagai landasan untuk menciptakan birokrasi yang bersih dan melayani. Melalui pelaksanaan zona ini, Kemenkumham Bali berupaya untuk memperkuat tata kelola dalam instansi. Langkah-langkah yang diambil difokuskan pada transparansi dan akuntabilitas.
Pembangunan zona integritas ini bukan hanya sekadar formalitas. Ia menuntut komitmen yang solid dari seluruh lini organisasi untuk terus berinovasi dan memberi pelayanan terbaik kepada publik. Setiap pegawai diharapkan untuk memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi dalam menjalankan tugasnya.
Adanya evaluasi rutin terhadap progress yang dicapai menjadi hal yang tak terpisahkan dari proses ini. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan adanya perbaikan yang terus-menerus dan keberlanjutan dalam upaya mencapai predikat WBBM.
Melalui kemitraan dan kolaborasi dengan berbagai pihak, Kemenkumham Bali berharap dapat menciptakan atmosfer yang mendukung pelaksanaan program ini. Semua pihak diharapkan mampu bersinergi untuk menjunjung tinggi prinsip-prinsip integritas.
Pencapaian zona integritas yang baik diharapkan dapat menjadi teladan bagi instansi lainnya. Dengan demikian, potensi reformasi birokrasi yang lebih luas akan tercapai, dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan dapat meningkat.
Inovasi yang Menggerakkan Perubahan dalam Pelayanan
Inovasi yang diterapkan oleh Kemenkumham Bali mencakup berbagai aspek penting dalam pelayanan publik. Fitur-fitur digital yang diperkenalkan memungkinkan masyarakat untuk berinteraksi dengan lebih efisien. Misalnya, aplikasi yang memudahkan akses informasi dan permohonan layanan yang sebelumnya rumit menjadi lebih sederhana.
Program Artha Karya, yang diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, diapresiasi sebagai langkah positif dalam inklusi sosial. Inisiatif ini menunjukkan bahwa setiap orang, tanpa memandang latar belakang, berhak mendapatkan akses terhadap layanan publik yang sama.
Selanjutnya, adanya pelatihan teknis bagi petugas layanan publik menjadi penting untuk meningkatkan kompetensi. Hal ini akan berdampak langsung pada kualitas layanan yang diberikan kepada masyarakat. Dengan keterampilan yang baik, pegawai dapat lebih responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.
Kesuksesan program layanan juga bergantung pada feedback dari masyarakat. Oleh karena itu, Kemenkumham Bali mendorong masyarakat untuk memberikan masukan agar program yang ada dapat terus disempurnakan. Partisipasi aktif ini menjadi bagian penting dalam proses inovasi yang berkelanjutan.
Dengan strategi inovatif yang terencana, Kemenkumham Bali bertekad untuk terus memberikan pelayanan yang lebih baik. Masa depan pelayanan publik yang efektif dan efisien diharapkan dapat terwujud melalui langkah-langkah ini.
