www.rekamfakta.id – Yogyakarta – Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengeluarkan pernyataan tegas mengenai dampak besar dari Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai sebagai penyebab utama dari berbagai krisis yang melanda Indonesia. Kebijakan pembangunan di era Presiden Joko Widodo ini diidentifikasi memiliki keterkaitan erat dengan masalah lingkungan, konflik agraria, dan tragedi kemanusiaan yang sangat menyedihkan.
Ketua PP Muhammadiyah di bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia, Busyro Muqoddas, menegaskan bahwa kesimpulan ini tidak sekadar opini. Penilaian ini lahir dari penelitian lapangan multidisipliner yang telah dilakukan oleh jaringan perguruan tinggi Muhammadiyah sejak tahun 2016.
Dalam pernyataannya di Kampus Terpadu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Busyro menganalisis pola kerusakan yang konsisten di berbagai daerah. Temuan penelitian di sejumlah lokasi seperti Rembang, Wadas, Banyuwangi, dan Halmahera Tengah menunjukkan adanya hubungan yang signifikan antara kebijakan nasional, khususnya PSN, dengan bencana dan konflik agraria yang menimpa masyarakat.
Busyro menyebutkan proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung sebagai contoh nyata. Sejak enam tahun lalu, Muhammadiyah telah mengingatkan bahwa proyek ini tidak layak dari perspektif ekonomi, sosial, maupun lingkungan, khususnya dengan utang luar negeri yang mencapai Rp 80 triliun.
Namun, kritik ini tampaknya diabaikan, sementara rencana serupa untuk rute Jakarta-Surabaya pun muncul. Kasus Wadas dipandang sebagai contoh konkret dari “hilirisasi kebijakan pusat” yang mengakibatkan penggundulan hutan dan pergesekan sosial demi kepentingan bisnis tambang andesit.
Dalam situasi yang mengkhawatirkan ini, Muhammadiyah menemukan harapan di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Busyro berpendapat bahwa ada kesempatan besar bagi Presiden Prabowo untuk melakukan perbaikan mendasar terhadap arah pembangunan nasional.
Akan tetapi, perbaikan tersebut tidak cukup hanya dengan ucapan. Muhammadiyah menuntut tindakan nyata untuk memperbaiki sistem hukum, di antaranya dengan mengaudit tiga Undang-Undang politik yang dianggap menjadi pintu masuk bagi praktik korupsi yang melibatkan pemodal.
Langkah-langkah Konkret untuk Perbaikan Pembangunan Nasional
Penting bagi penguatan KPK untuk diupayakan segera. Busyro menghendaki agar Presiden mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) untuk mengembalikan independensi KPK sesuai dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.
Selain itu, status Darurat Kemanusiaan Nasional perlu ditetapkan oleh pemerintah di daerah yang terkena dampak bencana berat seperti Aceh, Sumut, dan Sumbar. Dengan status ini, penanganan masalah bisa dilakukan secara tuntas dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik.
Menutup pernyataannya, Busyro memberikan penekanan moral terhadap keterlibatan Muhammadiyah dalam pengelolaan sumber daya alam. Muhammadiyah memastikan bahwa mereka tidak akan menutup mata jika aktivitas tambang lebih banyak membawa kerugian dan penderitaan bagi masyarakat.
Busyro menegaskan, “Jika pengelolaan tambang hanya menghasilkan kerusakan dan kesengsaraan bagi warga, Muhammadiyah dengan penuh tanggung jawab akan mengembalikan izin usaha pertambangan (IUP) kepada pemerintah.” Pernyataan tersebut menunjukkan komitmen kuat Muhammadiyah terhadap keadilan sosial.
Ketidakpuasan terhadap kebijakan saat ini menciptakan kekhawatiran di banyak kalangan, terutama yang paling terdampak. Proyek-proyek besar sering kali diimplementasikan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang terhadap masyarakat sekitar, menciptakan ketidakadilan dalam distribusi sumber daya.
Kritik Terhadap Proyek Strategis dan Dampaknya
Pasokan energi dan infrastruktur yang semakin mendesak bukan alasan untuk mengabaikan keberlanjutan lingkungan. Aktivitas pembangunan harus mempertimbangkan aspek sosial dan ekologi agar tidak merugikan pemangku masyarakat yang rentan.
Penyelenggaraan proyek besar seharusnya melibatkan partisipasi masyarakat lokal. Dengan adanya dialog yang terbuka, warga dapat menyampaikan kekhawatiran dan masukan mereka, sehingga kebijakan yang diambil dapat lebih tepat sasaran.
Menyerukan untuk memperbaiki kebijakan bukanlah tindakan yang mudah, dan sering kali melibatkan konflik antara kepentingan pemerintah dan masyarakat. Namun, Muhammadiyah berkomitmen untuk menjadi suara bagi mereka yang kehilangan hak dan martabatnya akibat kebijakan yang tidak adil.
Perbaikan harus dimulai dari pembelajaran dari masa lalu dan memahami bahwa pembangunan tidak selalu identik dengan pembangunan fisik semata. Ada banyak aspek yang harus dipertimbangkan dalam sebuah proyek agar hasilnya bisa dirasakan secara adil oleh semua pihak.
Pentingnya Keterlibatan Masyarakat dalam Pengambilan Keputusan
Salah satu langkah kunci menuju perubahan adalah menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan masyarakat. Dalam banyak kasus, ketidakpuasan muncul karena kurangnya transparansi dan partisipasi dalam pengambilan keputusan.
Melalui kolaborasi yang harmonis, berbagai pihak dapat berkontribusi pada pembuatan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hal ini akan menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama terhadap hasil pembangunan.
Dari semua pandangan ini, jelas bahwa adanya kesadaran akan keadilan sosial sangat diperlukan. Selain itu, perlu adanya pendidikan kepada masyarakat agar mereka lebih kritis dan paham akan hak-hak mereka dalam proses pembangunan.
Situasi di lapangan menunjukkan bahwa banyak masyarakat tidak mengetahui dampak dari proyek-proyek yang sedang dijalankan. Oleh karena itu, sosialisasi yang baik sangat diperlukan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan publik.
Keterlibatan masyarakat bukan hanya sekadar formalitas, tetapi harus menjadi bagian integral dari setiap kebijakan. Masyarakat yang terlibat dapat lebih memahami dampak dari kebijakan tersebut serta memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka.