www.rekamfakta.id – Jakarta – Ketua Advokasi Persaudaraan Tani-Nelayan Indonesia (PETANI), Tunjung Budi Utomo, mengungkapkan penyesalan terkait unggahan yang dibuat oleh pendiri Malaka Project, Ferry Irwandi. Ia menuding adanya keterlibatan TNI dan Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam rencana darurat militer serta aksi unjuk rasa anarkis belakangan ini, yang menurutnya sangat merugikan masyarakat.
Tunjung menilai bahwa tuduhan yang disampaikan Ferry tidak berdasar dan dapat dianggap sebagai fitnah. Keresahan yang ditimbulkan oleh narasi tersebut bisa memperburuk situasi, khususnya di kalangan masyarakat yang tengah menghadapi krisis ekonomi dan naiknya harga bahan pokok.
“Pernyataan ini sepertinya hanya akan menciptakan lebih banyak kecemasan. Masyarakat yang sudah dalam keadaan sulit kini harus menghadapi tuduhan yang tidak berdasar, yang jelas dapat mengganggu keamanan di lingkungan mereka,” katanya, pada Senin (8/9/2025).
Tunjung menegaskan bahwa tindakan Ferry Irwandi bisa melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta pasal-pasal dalam KUHP mengenai penyebaran berita bohong dan fitnah. Berita tanpa bukti yang disebarkan bisa sangat merugikan institusi dan individu yang dituduh.
“Kebebasan berpendapat seharusnya tidak disalahgunakan untuk menyebar hoaks. Hal ini tidak hanya merusak reputasi, tetapi juga menciptakan ketidakpercayaan publik terhadap negara dan institusi yang seharusnya melindungi mereka,” tambahnya.
TNI memiliki mandat untuk menjaga kedaulatan serta keamanan negara. Di sisi lain, Menteri Pertahanan bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan pertahanan nasional. Menuduh keduanya sebagai aktor di balik kerusuhan justru bisa dilihat sebagai upaya untuk melemahkan legitimasi pemerintah, menurut Tunjung.
“Pernyataan semacam ini jelas tidak konstruktif dan dapat merugikan banyak pihak. Alih-alih membantu masyarakat, narasi yang tidak jelas justru memperburuk situasi sosial yang sudah rentan,” ujarnya.
Menggali Latar Belakang Tuduhan Terhadap TNI dan Menteri Pertahanan
Tuduhan yang dilontarkan oleh Ferry Irwandi ini muncul di tengah situasi sosial dan ekonomi yang semakin sulit. Banyak masyarakat yang sudah menghadapi variasi harga kebutuhan pokok, dan pernyataan semacam ini hanya menambah beban psikologis mereka. Pada saat seperti ini, dukungan dan kepercayaan kepada pemerintah sangat krusial.
Lebih lanjut, tuduhan tanpa dasar ini juga bisa memicu ketidakpuasan yang lebih luas di masyarakat. Penilaian yang keliru terhadap institusi seperti TNI dapat mengguncang stabilitas yang selama ini telah terjaga dengan baik.
Penting untuk memahami bahwa situasi yang tidak menyenangkan ini memerlukan kerjasama dan komunikasi yang efektif antara pemerintah dan masyarakat. Upaya untuk menyebar isu tanpa fakta yang jelas justru dapat mengganggu dialog yang diperlukan untuk memperbaiki keadaan.
Sikap kritis masyarakat terhadap pemerintah tentu diperlukan, namun harus didasari oleh fakta yang nyata. Membuat tuduhan tanpa landasan yang kuat hanya akan memperburuk keadaan dan menciptakan kebingungan di kalangan warga.
Peran Media Sosial dalam Penyebaran Informasi
Perkembangan teknologi informasi dan media sosial memberikan dampak besar pada cara informasi disebarluaskan. Masyarakat kini dapat mengakses berbagai sumber berita dengan cepat, namun ini juga membuka ruang bagi penyebaran informasi yang tidak akurat. Sebuah tanggung jawab besar kini ada pada setiap individu untuk memverifikasi informasi sebelum percaya ataupun mengedarkannya.
Pembicaraan di platform media sosial sering kali berlangsung cepat, tanpa telaah yang mendalam. Hal ini membuat berita palsu mudah menyebar, sering kali dengan dampak yang berbahaya, seperti yang terjadi dalam kasus ini. Masyarakat perlu lebih berhati-hati dalam memilih sumber informasi yang dapat dipercaya.
Media sosial bisa menjadi sarana positif untuk menyampaikan aspirasi dan kritik, tetapi juga bisa berfungsi sebagai alat untuk menyebarkan desas-desus yang merugikan. Mengedukasi masyarakat tentang pentingnya verifikasi informasi menjadi langkah penting yang harus dilakukan agar tidak terjebak dalam arus informasi yang salah.
Dalam konteks ini, organisasi dan tokoh masyarakat harus berperan aktif untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai informasi yang benar. Pembinaan literasi digital sangat penting agar masyarakat menjadi cerdas dalam menyikapi informasi yang masuk.
Menjaga Stabilitas Sosial di Tengah Ancaman Hoaks
Keberadaan hoaks dalam informasi dapat menciptakan ketidakpercayaan di masyarakat. Hal ini berpotensi menimbulkan gejolak yang lebih besar jika dibiarkan terus berlanjut. Upaya untuk mendamaikan masyarakat perlu diintensifkan, terutama di saat-saat krisis seperti saat ini.
Pemerintah dan institusi terkait perlu berkolaborasi untuk menyebarkan informasi yang benar dan terpercaya. Dengan memberikan edukasi mengenai risiko dari informasi yang palsu, masyarakat dapat lebih waspada dan tidak mudah terprovokasi oleh isu yang tidak jelas.
Langkah nyata yang dapat diambil adalah bersama-sama melakukan dialog antara pemerintah dan masyarakat. Forum-forum diskusi yang melibatkan semua elemen masyarakat penting untuk memfasilitasi penyampaian informasi yang akurat dan menekan pertumbuhan berita palsu.
Sikap saling percaya perlu dibangun, tidak hanya antara pemerintah dan masyarakat, tetapi juga di antara warga sendiri. Dengan menjaga komunikasi yang baik, berbagai isu yang berpotensi menimbulkan konflik dapat diatasi sebelum berkembang menjadi lebih besar.
Secara keseluruhan, masyarakat siap mendukung pemerintah dalam upaya menciptakan keadilan dan keamanan. Namun, untuk mencapai tujuan tersebut, sinergi yang baik antara semua pihak diperlukan. Dengan demikian, isu yang ada dapat dibahas dengan kepala dingin, dan solusi yang menguntungkan semua pihak dapat ditemukan.
