www.rekamfakta.id – Jakarta menjadi saksi sebuah insiden yang memicu kontroversi dan spekulasi dalam ranah publik. Pada 28 Agustus 2025, situasi di kawasan Slipi menimbulkan salah paham yang melibatkan anggota Brimob dan Badan Intelijen Strategis (BAIS) TNI. Kejadian ini, yang seharusnya disikapi secara bijaksana, malahan berpotensi mengarah pada distorsi opini masyarakat.
Dirjen Merah Putih Stratejik Institut (MPSI), Noor Azhari, menegaskan bahwa insiden tersebut tidak boleh diperparah menjadi sebuah konflik antara TNI dan Polri. Dia mengingatkan bahwa ada tanggung jawab bersama untuk tidak membiarkan narasi yang berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap institusi negara berkembang lebih jauh.
“Pemberitaan yang menuduh aparat sebagai provokator kerusuhan bukan hanya keliru, tetapi juga bentuk fitnah yang sangat berbahaya,” ujar Noor dengan tegas. Dia menambahkan bahwa insiden yang terjadi sudah diselesaikan dengan cara yang dewasa dan damai, seperti yang dikonfirmasi dengan saling berjabat tangan antar pihak yang terlibat.
Noor menghimbau agar media massa lebih berhati-hati dalam menyampaikan informasi. Dia menjelaskan, tuduhan tanpa dasar kepada instansi keamanan dapat memiliki konsekuensi hukum yang serius.
“Tuduhan terhadap aparat yang tidak berlandaskan fakta bisa diancam dengan hukum,” jelasnya. Noor menekankan bahwa keberadaan Pasal 14 dan 15 UU No. 1 Tahun 1946 menjadi alat untuk menjerat media yang menyebarluaskan informasi yang menimbulkan kebingungan dan keonaran.
Di samping itu, Noor Azhari juga mengingatkan bahwa Pasal 28 ayat (2) UU ITE secara jelas melarang penyebaran konten yang dapat menyebabkan provokasi dan kebencian di ruang digital. “Apabila laporan media terus berlanjut tanpa kajian yang tepat, tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan hukum yang diambil,” ungkapnya.
Lebih lanjut, pejabat ini mengajak Dewan Pers untuk lebih proaktif dalam menanggapi berita-berita yang tidak jelas dan berpotensi mengadu domba TNI dan Polri. Dia mendesak agar lembaga tersebut tidak hanya bertindak pasif dalam menanggapi masalah-masalah yang serius ini.
“Setiap framing yang berupaya memecah belah harus segera dikenali dan dikoreksi. Jika tidak, informasi keliru yang beredar di masyarakat akan terus memberikan dampak negatif terhadap stabilitas nasional,” katanya. Noor Azhari mencatat bahwa soliditas antara TNI dan Polri merupakan prioritas utama bagi keamanan bangsa.
Peran Media dalam Membangun Opini Publik yang Sehat
Media memiliki tanggung jawab besar dalam menyebarkan informasi yang akurat dan berimbang. Penyebaran narasi yang keliru dapat menimbulkan keresahan yang tidak perlu di tengah masyarakat. Hal ini bisa berujung pada keretakan kepercayaan publik terhadap lembaga-lembaga negara.
Krisis informasi yang terjadi saat ini semakin memperburuk situasi. Di era digital, berita bisa menyebar dengan sangat cepat, namun akurasi sering kali terabaikan. Publik pun harus bijaksana dalam menyaring informasi yang diterima.
“Penting bagi media untuk melakukan verifikasi fakta sebelum menerbitkan berita. Kesalahan informasi dapat berakibat fatal, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi institusi dan stabilitas negara,” kata Noor. Ini menjadi peringatan bagi pelaku media untuk memperhatikan kode etik jurnalisme.
Masyarakat juga tidak boleh hanya berpegang pada berita dari satu sumber. Kemudahan mengakses informasi seharusnya dimanfaatkan untuk menemukan berbagai perspektif. Membangun pemahaman yang utuh menjadi kunci untuk menghindari provokasi yang tidak perlu.
Pendidikan literasi media juga sangat penting. Dengan pemahaman yang baik tentang cara kerja media, masyarakat dapat lebih kritis dalam menanggapi berita dan informasi, sehingga dapat mengurangi dampak dari berita yang provokatif. Ini adalah langkah preventif dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.
Solusi untuk Mencegah Kesalahpahaman di Masa Depan
Penting untuk memahami bahwa kesalahpahaman adalah bagian dari interaksi manusia. Namun, ketika konflik muncul, langkah-langkah strategis perlu diambil untuk memperbaiki situasi. Komunikasi yang efektif antara instansi keamanan dan masyarakat menjadi salah satu solusinya.
Penguatan hubungan antara aparat keamanan dengan masyarakat perlu dilakukan melalui dialog terbuka. Dengan saling mendengar dan berbagi perspektif, permasalahan dapat diselesaikan lebih mudah, dan kesalahpahaman dapat dihindari.
Program-program edukasi dan penyuluhan kepada publik mengenai tugas dan fungsi TNI dan Polri juga diperlukan. Ini akan meningkatkan pemahaman masyarakat akan peran dan tanggung jawab petugas keamanan, sehingga menurunkan angka konflik yang mungkin timbul.
“Dengan pendekatan yang tepat, kita dapat mencegah insiden serupa terjadi di masa mendatang. Hal ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga masyarakat luas,” sebut Noor Azhari. Keterlibatan semua pihak dalam menjaga stabilitas publik adalah langkah preventif yang tidak boleh diabaikan.
Tak kalah penting, penegakan hukum terhadap tindakan penyebaran berita hoaks harus dilaksanakan. Dengan memberikan efek jera kepada pelaku, diharapkan menjadi pelajaran bagi yang lain untuk lebih berhati-hati dalam menyebarluaskan informasi.
Pentingnya Menjaga Soliditas Antara TNI dan Polri
Soliditas antara TNI dan Polri merupakan salah satu pondasi penting bagi keamanan negara. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam menjaga ketertiban dan keamanan nasional. Ketegangan yang terjadi di antara keduanya dapat merusak kepercayaan masyarakat.
Noor Azhari menekankan pentingnya menjaga hubungan yang harmonis antara kedua institusi ini. “Menuduh TNI dan Polri sebagai aktor kerusuhan adalah suatu bentuk kesalahan yang berpotensi merusak fondasi negara,” jelasnya. Soliditas ini tidak hanya penting dalam konteks keamanan, tetapi juga dalam membangun kepercayaan publik.
Dengan adanya kolaborasi yang baik antara TNI dan Polri, maka upaya menjaga stabilitas bisa dilaksanakan dengan efektif. Sinergi di antara kedua lembaga ini akan memberikan dampak positif terhadap situasi keamanan nasional.
“Oleh karena itu, mari kita semua berupaya membangun hubungan yang sehat antara masyarakat, TNI, dan Polri. Ini adalah tanggung jawab kita bersama dalam menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis,” pungkas Noor Azhari. Melalui kerjasama dan saling pengertian, tentunya tantangan di masa depan dapat dihadapi dengan lebih baik.
