www.rekamfakta.id – Sebuah isu penting sedang merebak di kancah politik Indonesia menjelang tahun 2026. Wacana pengembalian Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) ke posisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bukan hanya sekadar rumor, tetapi mulai terlihat sebagai langkah konkret dari koalisi politik besar yang melibatkan sejumlah partai utama di Tanah Air.
Direktur dari lembaga yang mengawasi demokrasi dan pemberdayaan pemilih, Neni Nur Hayati, menyampaikan kritik tajam terhadap kebijakan ini. Ia berpendapat bahwa rencana tersebut bukanlah solusi konkret untuk mengatasi tingginya biaya politik yang ada, melainkan upaya untuk mengekang hak suara masyarakat di dalam ruangan rapat parlemen.
Neni menegaskan bahwa alasan efisiensi anggaran yang sering diucapkan oleh partai politik tidak lebih dari sekadar slogan menyesatkan belaka. Dalam pandangannya, demokrasi adalah sebuah investasi yang memerlukan biaya, dan langkah ini akan menciptakan lebih banyak masalah daripada solusi.
“Dengan mengalihkan pemilihan ke DPRD, biaya politik hanya akan berpindah lokasi dan bukan hilang,” tambah Neni. Menurutnya, hal ini justru akan mengubah arena pemilihan menjadi “pasar gelap” yang dapat menimbulkan praktik transaksional yang merugikan masyarakat.
DEEP juga mengungkap adanya tanda-tanda yang menunjukkan kemungkinan terjadinya “elite capture” dalam sistem baru ini. Jika sistem ini diterapkan, kepala daerah tidak lagi menjawab kepada rakyat, melainkan hanya kepada segelintir elit partai yang memegang pengaruh.
Tak heran, kekhawatiran mengenai maraknya politik uang pun semakin meningkat. Para kandidat hanya perlu melobi sejumlah anggota dewan, sehingga dapat memperburuk praktik korupsi yang ada.
Keterbukaan partai politik juga menjadi sorotan utama. Berdasarkan penelitian DEEP, banyak kandidat yang melaporkan dana kampanye secara minimalis, meskipun mereka melakukan kampanye secara masif di berbagai platform. Ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi dalam pengelolaan keuangan politik.
Berdasarkan penemuan itu, Neni menegaskan pentingnya membongkar masalah transparansi dana kampanye daripada mengubah sistem pemilihan. Publik berhak mengetahuinya agar tidak ada mahar politik yang ditetapkan di dalam partai-partai tersebut.
Data dari Deep Intelligence Research (DIR) menunjukkan adanya jurang antara kepentingan elit dan harapan masyarakat. Dari 281 berita yang diolah, terdapat 47% sentimen negatif yang muncul di media. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin skeptis terhadap rencana yang diusulkan oleh para elit politik.
Berbagai platform media sosial seperti X, Instagram, dan TikTok juga menunjukkan perbincangan yang negatif dan banyak penolakan terhadap wacana pengembalian pemilihan ke DPRD. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar masyarakat menolak wacana tersebut.
DEEP Indonesia kemudian merilis empat poin sikap untuk menyelamatkan demokrasi yang sedang terancam. Pertama, mereka menyerukan untuk menghentikan praktik yang dinilai mundur ini dan lebih fokus pada perbaikan kaderisasi serta pemberantasan mahar politik alih-alih mencabuti hak pilih rakyat.
Kedua, mereka mendesak agar partai politik membuka ruang untuk dialog dan mempublikasikan hasil kajian internal mereka kepada masyarakat, bukan hanya kesepakatan yang dibuat secara tertutup. Hal ini dianggap penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap sistem yang ada.
Ketiga, menjaga marwah daerah juga dinilai sangat penting. Pilkada yang langsung dipandang sebagai cara untuk meredam ketidakpuasan masyarakat agar tidak menimbulkan keresahan sosial yang lebih besar.
Keempat, para ketua umum partai politik diminta untuk menyadari posisi mereka sebagai mandataris rakyat, bukan sebagai pemilik kedaulatan. Ini adalah pengingat bagi mereka untuk mendengarkan suara masyarakat secara aktif.
Menutup pernyataannya, Neni menekankan tentang bahaya jika kekuasaan tidak terkontrol. Dia mengutip ungkapan terkenal dari Lord Acton: “Kekuasaan cenderung korup, dan kekuasaan yang absolut pasti korup secara absolut.”
Neni menggambarkan situasi saat ini dengan tegas. “Pilkada oleh DPRD adalah pengkhianatan terhadap cita-cita reformasi,” ujarnya. Menurutnya, penting untuk memastikan bahwa demokrasi di Indonesia tidak diperkecil hanya demi alasan efisiensi yang menyesatkan, yang pada gilirannya hanya akan memperkuat oligarki di daerah.
Krisis kepercayaan publik terhadap sistem pemilihan
Krisis kepercayaan publik terhadap badan legislatif semakin dalam. Ketidakpuasan masyarakat terhadap proses demokrasi dapat mengganggu stabilitas politik secara keseluruhan. Dalam banyak kasus, masyarakat merasa suara mereka tidak didengar dan tidak memiliki kekuatan untuk memengaruhi kebijakan yang ada.
Penting bagi partai politik untuk menyadari bahwa demokrasi harus tetap inklusif. Tindakan untuk mengembalikan Pilkada kepada DPRD dapat dilihat sebagai langkah mundur yang akan membatasi partisipasi masyarakat. Ini berpotensi menciptakan ketidakpuasan sosial yang lebih besar.
Ruang untuk dialog dan komunikasi terbuka merupakan hal yang tidak boleh dianggap remeh. Masyarakat berhak mengetahui proses politik yang berlangsung di sekitar mereka. Ketidaktransparanan hanya akan mempertajam ketidakpercayaan dan memperburuk hubungan antara wakil rakyat dan konstituen.
Penyaruan untuk memperkuat demokrasi lokal
Penting untuk mengingat bahwa demokrasi lokal yang sehat berfungsi sebagai tulang punggung dari sistem pemerintahan yang lebih luas. Masyarakat harus aktif terlibat dalam proses pemilihan dan pengambilan keputusan demi menciptakan kepemimpinan yang akuntabel. Konsep ini perlu disosialisasikan agar semua elemen masyarakat memahami peran mereka.
Penerapan pendidikan politik di kalangan masyarakat juga dapat menjadi langkah strategis. Dengan pemahaman yang baik tentang mekanisme pemilihan dan tanggung jawab para pemilih, diharapkan masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih cerdas. Ini dapat berimbas positif terhadap kualitas pemerintahan di tingkat lokal.
Partisipasi masyarakat dalam politik tidak hanya sebatas pemilihan umum. Masyarakat juga perlu diberi ruang untuk mengajukan aspirasi dan keluhan mereka kepada penguasa. Terbangunnya komunikasi yang baik antara wakil rakyat dan publik akan memperkuat integritas sistem demokrasi.
Sikap kritis masyarakat sebagai penyeimbang kekuasaan
Sikap kritis dari masyarakat merupakan pengontrol kinerja para legislator dan eksekutif. Di era keterbukaan informasi saat ini, setiap tindakan yang diambil oleh pejabat publik dapat dengan mudah diawasi dan dinilai oleh publik. Ini menjadi tantangan tersendiri bagi para wakil rakyat untuk menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat.
Persoalan transparansi dan akuntabilitas harus menjadi perhatian utama bagi semua pihak. Dengan komunikasi yang terbuka, masyarakat dapat lebih memahami kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Ini penting untuk membangun kepercayaan publik yang pada gilirannya akan memperkuat legitimasi pemerintahan.
Masyarakat pun perlu dibekali dengan alat dan kemampuan untuk menuntut pertanggungjawaban dari para wakil civic. Melalui berbagai cara, mulai dari dialog terbuka hingga pengawasan publik, masyarakat bisa menjadi agen perubahan dalam sistem demokrasi yang ada.
Akhirnya, menjaga demokrasi agar tetap sehat dan berfungsi dengan baik adalah tanggung jawab bersama. Semua pemangku kepentingan, dari perwakilan rakyat hingga masyarakat sipil, harus bekerjasama untuk menciptakan sistem yang inklusif dan akuntabel. Dengan cara ini, diharapkan cita-cita pemerintahan yang bersih dan berkeadilan dapat terwujud.