www.rekamfakta.id – Presidium Forum Silaturahmi Pemuda Islam (FSPI) menyampaikan keprihatinan mendalam terkait isu permintaan “bubarkan DPR RI” yang mencuat belakangan ini. Mereka menilai hal ini menunjukkan tingginya ketidakpercayaan masyarakat terhadap lembaga legislatif, yang seharusnya menjadi representasi suara rakyat.
Koordinator FSPI, Zuhelmi Tanjung, mengungkapkan kekhawatirannya bahwa DPR RI semakin menjauh dari konstituennya. Pernyataannya di Jakarta, pada Selasa, menegaskan pentingnya DPR RI membuka ruang komunikasi dengan masyarakat dan menanggapi aspirasi mereka secara nyata.
Dalam konteks ini, Zuhelmi menekankan peran DPR RI tidak hanya sebagai lembaga legislatif semata, melainkan sebagai pengawas dan penganggar yang harus berpihak pada kepentingan masyarakat. Ia mengajak masyarakat untuk tetap kritis dan aktif dalam menyampaikan pendapat tanpa terjebak dalam provokasi yang dapat memecah belah bangsa.
Menurut FSPI, menjaga demokrasi adalah tanggung jawab bersama, dan semua pihak harus bersatu dalam mengawal jalannya proses tersebut. “Demokrasi harus menjadi instrumen penyatu, bukan pemecah belah,” tegasnya, mengingatkan pentingnya kerjasama antara aparat dan rakyat untuk menciptakan stabilitas nasional.
Zuhelmi juga berharap suasana tetap kondusif, tanpa ada bentrokan antara aparat keamanan dan massa aksi. Ia menekankan bahwa hubungan baik antara aparat dan masyarakat sangat krusial demi menjaga kedamaian dan keamanan bangsa.
Menjawab Krisis Kepercayaan Melalui Dialog Terbuka
FSPI berpendapat, munculnya isu “bubarkan DPR RI” seharusnya menjadi alarm bagi anggota legislatif untuk lebih mendengarkan suara konstituennya. Setiap langkah harus diambil dengan kesadaran bahwa dialog terbuka dapat menjadi solusi daripada sikap defensif yang justru memperburuk keadaan.
Penting untuk menyadari bahwa hasil pemilihan umum seharusnya menggambarkan keinginan dan harapan rakyat. Oleh karena itu, DPR RI perlu memanfaatkan kesempatan ini untuk mendekatkan diri kepada masyarakat dan menunjukkan komitmen untuk menindaklanjuti aspirasi mereka.
Selain itu, FSPI juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dalam proses politik dengan menyampaikan kritik yang konstruktif. Hal ini bertujuan agar DPR RI tidak terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kehilangan arah dalam menjalankan fungsinya.
Dalam keadaan seperti ini, komunikasi dua arah antara rakyat dan wakil-wakil mereka menjadi semakin penting. Dengan cara ini, DPR dapat memahami secara lebih mendalam apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat, dan tidak hanya terpaku pada agenda-agenda politik tertentu.
Melalui dialog yang terbuka dan transparan, diharapkan kepercayaan publik terhadap lembaga legislatif dapat dipulihkan. FSPI menekankan bahwa keterlibatan aktif masyarakat tidak hanya akan menguntungkan DPR, tetapi juga memperkuat posisi rakyat dalam proses pembuatan kebijakan yang berdampak langsung pada kehidupan mereka.
Pentingnya Peran DPR Dalam Masyarakat
Keberadaan DPR RI sangat krusial dalam tatanan demokrasi dan masyarakat. Sebagai lembaga legislatif, DPR memiliki tanggung jawab untuk menghasilkan undang-undang yang berpihak pada kepentingan rakyat. Oleh karena itu, penting bagi DPR untuk tidak hanya dianggap sebagai lembaga formal, tetapi juga sebagai mitra yang dekat bagi masyarakat.
FSPI mengingatkan bahwa DPR harus kembali pada tugas pokok dan fungsinya, yaitu menjadikan kepentingan rakyat sebagai prioritas utama. Dalam konteks ini, pengawasan terhadap kebijakan pemerintah harus dilakukan secara teliti, dan penganggaran harus sesuai dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Di tengah tantangan yang ada, DPR juga perlu beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dalam hal teknologi informasi. Penggunaan teknologi dapat membantu dalam memperjalankan aspirasi rakyat dan menyalurkan informasi lebih efektif kepada publik.
Sementara itu, partisipasi aktif masyarakat dalam proses legislasi dapat membuka peluang bagi DPR untuk membuat kebijakan yang lebih relevan. Dengan mengajak masyarakat berdialog, DPR dapat menyerap aspirasi dan memberikan solusi yang lebih tepat sasaran bagi permasalahan yang ada.
Pentingnya aksi nyata dari DPR sebagai tanggung jawab moral tidak dapat diabaikan. Anggota DPR diharapkan bisa menjadi teladan dan mitra yang memberikan kontribusi positif, serta mampu memperjuangkan kepentingan rakyat di setiap langkah yang diambil.
Membangun Kerjasama Antara Aparat dan Masyarakat
Keberhasilan menjaga stabilitas nasional sangat bergantung pada hubungan harmonis antara aparat keamanan dan masyarakat. FSPI menyoroti perlunya aparat keamanan memahami peran mereka sebagai mitra rakyat dalam menjaga kedamaian dan keamanan. Tanpa hubungan yang baik, akan sulit untuk menciptakan suasana yang kondusif.
Koordinasi antara masyarakat dan aparat harus diperkuat melalui pendekatan dialog. Hal ini akan membuat kedua pihak saling memahami satu sama lain, dan bekerja sama dalam menciptakan lingkungan yang aman. Ketidakpercayaan antara aparat dan masyarakat dapat menjadi bumerang yang merugikan kedua pihak.
Secara lebih luas, kolaborasi ini juga mencakup upaya preventif untuk mengantisipasi potensi konflik atau kerusuhan yang mungkin timbul. Oleh karena itu, FSPI mengajak semua elemen masyarakat dan negara untuk bersama-sama menciptakan iklim yang kondusif demi keutuhan bangsa.
Dalam kerangka ini, peran organisasi masyarakat sipil, seperti FSPI, menjadi penting. Mereka dapat menjadi medium penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta membawa suara rakyat ke meja keputusan. Ini adalah langkah yang perlu didorong untuk menjaga kemitraan yang saling menguntungkan.
Secara keseluruhan, mempertahankan keamanan dan ketenteraman masyarakat adalah tanggung jawab bersama. Dengan menjaga hubungan yang baik antar berbagai elemen, diharapkan stabilitas nasional dapat terwujud, dan kepercayaan terhadap lembaga negara, termasuk DPR RI, akan semakin menguat.***
