www.rekamfakta.id – Yogyakarta menjadi sorotan karena adanya kritik tajam terhadap program Sekolah Rakyat (SR) dari Ketua Komisi D DPRD DIY, R. B. Dwi Wahyu. Dalam konferensi pers yang diadakan di kantornya, ia mengungkapkan sejumlah kekhawatiran terkait kesiapan program yang diharapkan dapat membantu pengurangan kemiskinan di daerah tersebut.
Menurut Dwi Wahyu, sejumlah aspek penting dalam pelaksanaan program ini masih jauh dari memadai. Ia menyoroti belum terselesaikannya petunjuk pelaksanaan dan teknis yang diperlukan, serta kolaborasi antar berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang dianggap belum optimal.
Pernyataan ini muncul di tengah fakta mengkhawatirkan, di mana sebanyak 29 anak peserta program Sekolah Rakyat dilaporkan mengundurkan diri. Dwi Wahyu menduga bahwa ketidakpastian mengenai sistem pendidikan yang diterapkan menjadi salah satu alasan di balik keputusan tersebut.
“Saya belum tahu persis kenapa ini bisa terjadi. Mungkin para orang tua masih meragukan efektivitas dari program ini,” ungkapnya. Menurutnya, permasalahan ini tidak hanya disebabkan oleh pendekatan yang tergolong keras, tetapi lebih pada ketidaksiapan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam menjalankan program.
Aspek penting seperti pelatihan guru, kurikulum yang sesuai, serta pelaksanaan teknis masih terasa belum siap. Hal ini menunjukkan bahwa program ini terkesan terburu-buru dan tidak didukung oleh kajian yang mendalam.
Analisis dan Kritik Terhadap Penentuan Lokasi Sekolah Rakyat
Dwi Wahyu juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penentuan lokasi Sekolah Rakyat yang hanya ada di Kalasan dan Sonosewu. Dia berpendapat bahwa distribusi lokasi ini tidak mencerminkan kebutuhan yang sesungguhnya, terutama dalam konteks pengentasan kemiskinan.
“Kalau sekolah ini dibangun berdasarkan pengentasan kemiskinan, mengapa hanya ada di dua tempat itu? Seharusnya, lokasi juga perlu ada di Gunungkidul dan Kulon Progo,” tegasnya. Ini menjadi pertanyaan besar tentang pemerataan dalam penyaluran program.
Kritik ini datang dari rasa keprihatinan terhadap bagaimana program harus dibangun di semua wilayah yang memerlukan perhatian lebih. Menurutnya, tidak ada titik fokus yang jelas dalam penentuan lokasi yang berimplikasi pada efektivitas program.
Apresiasi dan Harapan untuk Model Pendidikan
Meski melontarkan kritik, Dwi Wahyu tetap mengapresiasi ide dasar dari Sekolah Rakyat, terutama model pendidikan berasrama yang dinilai menarik. Namun, kembali dia menekankan perlunya perencanaan yang matang guna memastikan bahwa program ini tidak hanya sekadar slogan.
“Saya rasa model berasrama ini punya potensi besar, tapi kita harus memastikan bahwa sistem yang mendukungnya benar-benar solid,” jelasnya. Dwi Wahyu menilai bahwa seleksi penerima manfaat harus dilakukan dengan lebih teliti agar program ini dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Dia juga menambahkan bahwa Dinas Sosial harus melakukan filtering yang lebih akurat untuk memastikan bahwa hanya mereka yang layak yang bisa mendapatkan manfaat dari program ini.
Pentingnya Bahasa Ibu dalam Pembentukan Karakter Anak
Dwi Wahyu menggarisbawahi pentingnya bahasa ibu, khususnya bahasa Jawa, dalam membangun karakter anak. Menurutnya, ada degradasi nilai-nilai keluarga yang ikut memengaruhi peran bahasa dalam pendidikan.
“Bahasa Jawa memiliki kekuatan dalam pembentukan karakter, karena masyarakat Jawa memiliki kemampuan memilih kata yang tepat untuk situasi tertentu,” tuturnya. Namun, dia menyayangkan bahwa nilai ini perlahan-lahan mulai hilang dari kehidupan sehari-hari.
Pentingnya pengajaran bahasa sebagai bagian dari pendidikan karakter menjadi sorotan, yang bisa membantu anak-anak dalam berkomunikasi dengan baik dan menjadi pribadi yang lebih baik.
Validasi Data Penerima Manfaat yang lebih Baik
Dwi Wahyu juga mengingatkan akan pentingnya validasi data bagi penerima manfaat dari program tersebut. Ia meminta agar Dinas Sosial lebih selektif dalam menyaring calon peserta agar tujuan awal program tidak menyimpang.
“Saya khawatir bahwa nanti yang diterima adalah bukan mereka yang benar-benar miskin. Dinas Sosial harus berhati-hati dan tidak terjebak dalam situasi yang tidak menguntungkan masyarakat yang membutuhkan,” ungkapnya. Ini menjadi sorotan tentang akuntabilitas dalam program sosial.
Dalam konteks ini, diperlukan adanya terobosan regulasi serta kerjasama lintas sektor agar program Sekolah Rakyat dapat berjalan dengan efektif dan tepat sasaran. “Semua itu memerlukan kerja sama yang baik agar program ini dapat memberikan manfaat maksimal,” pungkasnya.
