www.rekamfakta.id – Bogor – Dalam sebuah acara yang diadakan di Bogor, Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Bogor, Fathan Putra Mardela, mengungkapkan keprihatinannya terhadap ancaman oligarki yang mengendalikan sumber daya alam (SDA). Ia menyatakan bahwa dominasi ini dapat menghambat pembangunan sebuah daerah dan kedaulatan masyarakat.
Fathan menekankan bahwa ketidakadilan dalam penguasaan SDA menjadi akar masalah kemiskinan ekstrem dan ketimpangan ekonomi yang menghinggapi banyak wilayah. Menurutnya, kedaulatan daerah hanya bisa terwujud jika kekayaan alam dikelola secara adil dan merata.
Dalam forum Musyawarah Kerja Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Bogor, yang berlangsung pada 15 November 2025, Fathan menegaskan bahwa banyak masalah sosial yang timbul di masyarakat berkaitan erat dengan penguasaan SDA oleh segelintir elit. Hal ini mendorong generasi muda, khususnya mahasiswa, untuk menjadi agen perubahan yang proaktif.
Fathan mengacu pada data dari Badan Pusat Statistik (BPS) yang menunjukkan bahwa masih terdapat 2,38 juta orang miskin ekstrem di Indonesia pada Maret 2025. Fakta ini menunjukkan kegagalan model pembangunan yang mengabaikan keterlibatan masyarakat lokal dalam pengelolaan sumber daya mereka.
“Kita tidak bisa membicarakan kedaulatan jika tanah dan air kita berada di bawah kendali elite tertentu. Oleh karena itu, sangat penting bagi mahasiswa untuk memainkan peranan aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat,” lanjut Fathan dalam keterangannya pada wartawan.
Dia menekankan bahwa perubahan hanya akan terjadi jika mahasiswa berani menghadapi kenyataan dan terlibat langsung dalam perubahan sosial. “Perubahan tidak lahir dari kenyamanan, tetapi dari keberanian membaca realitas apa adanya,” ungkapnya.
Menurut Fathan, langkah selanjutnya adalah melaksanakan aksi nyata untuk mengorganisasi komunitas, memperkuat literasi publik, dan menjembatani ilmu pengetahuan dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini penting agar masyarakat mampu mengelola sumber daya yang dimiliki secara mandiri dan berdaulat.
“Kedaulatan harus dimulai dari pemahaman akan apa yang ada di tanah dan sungai kita. Jika sumber daya alam dibiarkan di bawah kendali oligarki, maka semua agenda pembangunan daerah akan terhambat,” lanjutnya.
Fathan juga menggarisbawahi pentingnya pendidikan literasi data bagi masyarakat, terutama di tingkat akar rumput. Menurutnya, data harus menjadi milik masyarakat, bukan hanya objek pendataan, agar kebijakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat.
“Literasi data akan memperkuat gerakan sosial, termasuk gerakan mahasiswa. Tanpa itu, gerakan dapat dengan mudah dialihkan oleh kepentingan segelintir orang,” tambahnya.
Melalui pidatonya, Fathan menyerukan komitmen mahasiswa untuk terus memimpin gerakan melawan dominasi oligarki. “Gerakan yang tidak berkelanjutan akan terlihat sekadar acara. Namun, gerakan yang dipelihara akan membentuk sebuah kultur,” pungkasnya.
Menumbuhkan Kesadaran Kolektif di Masyarakat
Fathan menyerukan perlunya kesadaran kolektif di kalangan masyarakat mengenai hak-hak mereka atas sumber daya alam. Menumbuhkan kesadaran ini akan memupuk rasa memiliki terhadap SDA yang ada.
Pendidikan mengenai hak-hak atas sumber daya alam penting untuk memastikan bahwa masyarakat tidak hanya menjadi objek tapi juga bagian dari proses pengambilan keputusan. Kesadaran kolektif ini akan memperkuat posisi masyarakat di mata pemerintah dan para pengusaha.
Salah satu cara untuk meningkatkan kesadaran ini adalah melalui program-program edukasi yang melibatkan mahasiswa dan masyarakat. Melalui seminar, lokakarya, dan diskusi, pengetahuan tentang hak-hak dan pengelolaan SDA dapat disebarkan.
“Dengan pengetahuan yang tepat, masyarakat akan lebih berani untuk memperjuangkan hak-hak mereka,” tambah Fathan. Keterlibatan aktif dalam diskusi-diskusi ini akan menjadi langkah awal untuk menciptakan perubahan yang lebih besar.
Gerakan yang dilakukan oleh mahasiswa diharapkan dapat menjadi pendorong bagi masyarakat untuk lebih sadar akan hak-hak mereka. Ini adalah langkah pertama untuk menciptakan perubahan yang berkelanjutan.
Peranan Penting Mahasiswa dalam Pembangunan Daerah
Dalam konteks pembangunan daerah, mahasiswa memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan. Mereka tidak hanya sebagai pengkritik, tetapi juga pelaku yang aktif dalam mengorganisir perubahan sosial.
Fathan menjelaskan bahwa mahasiswa diharapkan untuk dapat memberikan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan yang dihadapi masyarakat. Hal ini termasuk dalam hal pengelolaan SDA yang lebih adil dan melibatkan masyarakat.
Mahasiswa juga harus mampu menjalin kemitraan dengan berbagai pihak, seperti pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan sektor swasta. Melalui kolaborasi ini, mereka dapat memperkuat posisi masyarakat dalam pengelolaan SDA.
“Kolaborasi antar berbagai pihak adalah kunci untuk menciptakan solusi yang berkelanjutan,” tegas Fathan. Dengan sikap sinergis, berbagai potensi dapat digali untuk mencapai tujuan bersama yang lebih besar.
Dengan peran aktif mahasiswa, diharapkan pengelolaan sumber daya alam yang ada dapat lebih mengakomodasi kepentingan masyarakat lokal. Ini bukan hanya soal pembangunan fisik, tetapi juga pembangunan manusia yang lebih peka terhadap hak-hak sosial dan ekonomi.
Rencana Aksi untuk Mendorong Pemberdayaan Masyarakat
Fathan menekankan pentingnya merencanakan aksi nyata untuk mendorong pemberdayaan masyarakat. Rencana aksi ini harus melibatkan berbagai elemen masyarakat dan bergerak menuju tujuan kemandirian yang lebih jelas.
Langkah awal yang bisa diambil adalah mengidentifikasi potensi sumber daya alam yang ada di masing-masing daerah. Pengelolaan yang berbasis pada potensi lokal akan menciptakan peluang ekonomi yang lebih berkelanjutan.
Selanjutnya, penting untuk membangun jaringan komunikasi antar kelompok masyarakat yang berfungsi untuk bertukar informasi dan pengalaman. Hal ini akan mempermudah kolaborasi dan pengorganisasian yang lebih baik.
“Pemberdayaan tidak akan terwujud tanpa adanya keterlibatan aktif semua pihak,” tambah Fathan. Keterlibatan ini dapat menjadi faktor kunci dalam menciptakan keberlanjutan pembangunan masyarakat.
Dengan langkah-langkah yang terencana dan melibatkan berbagai pihak, pemetaan kebutuhan masyarakat dapat dilakukan dengan lebih efektif. Inisiatif semacam ini diharapkan dapat menciptakan dampak positif bagi masyarakat dalam jangka panjang.