www.rekamfakta.id – Denpasar – Gubernur Bali, Wayan Koster, dengan tegas menyatakan dukungannya terhadap Panitia Khusus (Pansus) Tata Ruang, Aset, dan Perizinan (TRAP) DPRD Provinsi Bali. Pernyataan ini diungkapkan dalam forum resmi yang diadakan di Gedung Wiswa Sabha Utama pada Rabu (22/10), yang menunjukkan komitmennya untuk menegakkan aturan yang berlaku di seluruh wilayah Bali.
Koster menekankan pentingnya aktivitas Pansus TRAP sebagai upaya untuk memastikan penegakan aturan yang berkelanjutan. Menurutnya, lemahnya pengawasan terhadap tata ruang dan sistem perizinan memerlukan perhatian lebih agar Bali dapat ditata dengan baik di masa yang akan datang.
Ia juga mengingatkan bahwa sistem Online Single Submission (OSS) yang ada saat ini harus diperbaiki dan dievaluasi agar tidak mengakibatkan pelanggaran di lapangan. Menghadapi tantangan ini, Gubernur Koster berkomitmen untuk menjalankan penataan dengan cara yang efektif dan inovatif.
“Apa yang kami lakukan saat ini merupakan langkah penting untuk masa depan Bali,” ujar Koster. Menurutnya, inisiatif ini sangat krusial untuk mencapai visi Bali yang bersih dan tertib di masa mendatang.
Sebagai bagian dari visi tersebut, Gubernur menekankan perlunya fondasi yang kuat yang akan membantu Bali menghadapi tantangan di tahun 2025 hingga 2030. Keberhasilan penataan ini akan memberikan dampak positif bagi masyarakat dan lingkungan Bali secara keseluruhan.
“Saya akan bertindak tegas bagi mereka yang melanggar kesucian alam Bali,” katanya. Dalam kesempatan ini, ia menambahkan bahwa pihaknya akan memberikan dukungan bagi individu dan usaha yang berkontribusi positif terhadap lingkungan.
Tidak hanya membahas isu tata ruang, Gubernur Koster juga merespons pandangan dari berbagai fraksi DPRD terkait dua Rancangan Peraturan Daerah (Raperda). Pertama adalah Raperda tentang APBD Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun Anggaran 2026, dan kedua adalah Raperda tentang Penyertaan Modal Daerah pada Perseroan Daerah Pusat Kebudayaan Bali.
Gubernur menjelaskan bahwa realisasi dari Raperda APBD 2026 menunjukkan penurunan target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari Rp4,2 triliun menjadi Rp3,9 triliun. Keputusan ini diambil sebagai langkah yang rasional untuk memastikan keberlanjutan fiskal dan bukan merupakan sikap pesimistis.
Dalam pembahasan pendapatan, ia menargetkan bahwa Pungutan Wisatawan Asing (PWA) akan menghasilkan Rp500 miliar pada tahun 2026. Ini menunjukkan upaya konkret dalam mengoptimalkan potensi pendapatan dari sektor pariwisata yang menjadi andalan Bali.
Pemanfaatan Dana untuk Pusat Kebudayaan dan Pelestarian Budaya
Mengenai Penyertaan Modal pada PT PKB, Gubernur Koster menambahkan bahwa dana tersebut akan digunakan untuk beberapa keperluan. Antara lain, untuk perubahan status lahan, pembangunan zona inti nonkomersial, serta biaya operasional perseroan yang keseluruhannya bertujuan memperkuat Pusat Kebudayaan Bali.
Dengan langkah ini, diharapkan akan ada peningkatan valuasi aset daerah yang signifikan. Pusat Kebudayaan Bali akan berfungsi sebagai simbol penting pelestarian budaya dan jati diri Bali.
Gubernur mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi dalam mendukung upaya ini. Ia sangat percaya bahwa dengan kolaborasi yang baik, tujuan bersama untuk kemajuan Bali dapat tercapai.
“Kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga dan melestarikan budaya Bali,” tegasnya. Berbagai kegiatan dan program direncanakan untuk memastikan bahwa nilai-nilai budaya tetap hidup dan dapat diwariskan kepada generasi mendatang.
Dalam penutup sambutannya, Koster mengucapkan terima kasih kepada semua fraksi DPRD yang telah memberikan masukan konstruktif. Harapannya, kedua Raperda ini dapat segera disetujui untuk kepentingan masyarakat dan memperkuat pembangunan Bali secara keseluruhan.
Langkah Strategis dalam Pengelolaan Aset dan Tata Ruang
Gubernur Koster sangat menyadari bahwa pengelolaan aset dan tata ruang adalah isu yang menjadi perhatian utama di Bali. Khususnya dalam konteks pengembangan pariwisata yang berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dengan meningkatnya angka kunjungan wisatawan, tantangan dalam manajemen ruang juga semakin kompleks. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah strategis yang dapat menjaga keseimbangan antara pengembangan dan konservasi.
“Kita tidak bisa mengorbankan alam demi kepentingan ekonomi,” kata Koster. Pendekatan ini mencerminkan visi jangka panjang untuk pengembangan sektor pariwisata yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi tapi juga berkelanjutan.
Ia juga menyatakan, kerjasama antara pemerintah dan masyarakat sangat krusial. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan tata ruang dan penggunaan lahan dapat mencegah terjadinya pelanggaran yang merugikan lingkungan.
Langkah ini juga bertujuan untuk menegaskan kembali komitmen Pemprov untuk menjaga kualitas hidup masyarakat. Terutama bagi generasi mendatang yang akan mewarisi Bali dengan segala keindahannya.
Pentingnya Edukasi dan Kesadaran Lingkungan di Bali
Gubernur Koster menyadari bahwa edukasi dan kesadaran lingkungan merupakan faktor penting dalam mencapai tujuan tersebut. Program-program pendidikan tentang pelestarian lingkungan harus menjadi bagian integral dari kebijakan pemerintah setempat.
“Kita perlu mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga lingkungan,” ujarnya. Edukasi yang baik akan menciptakan masyarakat yang peduli dan bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar.
Kegiatan sosialisasi juga direncanakan untuk melibatkan berbagai kalangan, termasuk anak-anak dan remaja. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan sikap cinta lingkungan sejak dini.
“Generasi muda adalah harapan kita,” kata Koster. Dengan memberikan pemahaman yang tepat, diharapkan mereka bisa menjadi agen perubahan dalam pelestarian dan pengembangan Bali ke depan.
Penguatan nilai-nilai lokal dan kebudayaan juga merupakan bagian dari upaya ini. Melalui kegiatan seni dan budaya, masyarakat diharapkan lebih menyadari akan pentingnya menjaga warisan budaya yang dimiliki.