www.rekamfakta.id – Merayakan perjalanan satu dekade, Media Sudut Pandang mengadakan seminar hukum bertajuk “Implikasi Tindak Pidana Korupsi Terhadap Hukum dan Ekonomi”. Acara yang berlangsung di The Tavia Heritage Hotel, Jakarta, pada 6 September 2025 ini menampilkan diskusi penting dari berbagai kalangan, termasuk praktisi hukum, akademisi, jurnalis, mahasiswa, dan masyarakat umum.
Seminar ini menjadi ajang berkumpulnya pemikir dan pelaku utama dalam dunia hukum untuk membahas permasalahan korupsi yang semakin mendesak. Dengan banyaknya narasumber berkualitas, diskusi ini diharapkan dapat menghasilkan wawasan baru dalam penanganan korupsi di Indonesia.
Di hadapan peserta, para narasumber seperti Prof. Dr. Suhandi Cahaya, S.H., M.H., M.B.A., dan Jhon SE Panggabean, S.H., M.H. membagikan pandangan mereka mengenai bagaimana korupsi mempengaruhi hukum dan ekonomi nasional. Dinamika dialog ini dipandu oleh Dr. Aat Surya Safaat, M.M., yang mengarahkan diskusi dengan penuh penguasaan.
Acara ini menjadi sarana bagi semua pihak untuk saling bertukar pikiran tentang solusi konkret dalam memberantas tindak pidana korupsi. Terlebih, dengan dukungan penuh dari Media Sudut Pandang, seminar ini diharapkan dapat menjadi titik tolak bagi langkah-langkah nyata dalam penegakan hukum di Indonesia.
Dalam sambutannya, Pemimpin Redaksi, Dra. Umi Sjarifah, S.H., GRCE menyampaikan bahwa seminar hukum merupakan tradisi tahunan yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat. Ia menegaskan pentingnya kolaborasi dalam menghadapi berbagai tantangan yang ada, terutama di era disrupsi media saat ini.
Berkaitan dengan tema pembahasan, Umi menyebutkan bahwa kolaborasi antarpihak sangatlah penting. “Kerja keras, kerja cerdas, dan kerja tim adalah kunci untuk menghadapi tantangan yang ada,” ujarnya, menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap penguatan media yang berintegritas.
Sokongan dari Ketua Dewan Pembina, Muara Karta, S.H., M.M., juga memberikan semangat bagi seluruh peserta. Ia menilai Media Sudut Pandang telah berhasil beradaptasi dengan baik di tengah kemajuan teknologi dan perubahan perilaku konsumsi informasi masyarakat. Hal ini menjadi bukti nyata dari dedikasi dan kerja keras yang telah dilakukan oleh seluruh jajaran media.
Pada sesi diskusi, semua peserta sepakat bahwa tindak pidana korupsi merupakan musuh bersama yang harus diberantas melalui penegakan hukum yang konsisten. Keberanian masyarakat untuk berpartisipasi dalam menegakkan integritas juga sangat dibutuhkan dalam memerangi praktik korupsi yang merusak.
Penegakan Hukum sebagai Langkah Awal Mengatasi Korupsi
Penegakan hukum yang solid menjadi kunci dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Pasalnya, dengan hukum yang ditegakkan secara adil, masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung. Ini akan menciptakan rasa kepercayaan terhadap aparat penegak hukum yang seyogianya menjadi garda terdepan dalam mengatasi masalah ini.
Keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan korupsi sangatlah penting. Masyarakat perlu diajak untuk berperan, bukan hanya sebagai objek hukum, tetapi juga subyek yang memiliki suara dalam menentukan arah kebijakan. Melibatkan masyarakat dalam proses ini akan menghasilkan kebijakan yang lebih transparan dan akuntabel.
Selain itu, pendidikan hukum kepada masyarakat juga harus lebih ditingkatkan. Dengan pemahaman hukum yang baik, masyarakat akan lebih peka dan siap melaporkan tindakan korupsi yang mereka lihat. Upaya preventif ini penting agar tindakan korupsi dapat diminimalisasi sejak awal.
Pada akhirnya, kesadaran publik menjadi modal utama dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Pendidikan hukum yang berkelanjutan dapat menumbuhkan kesadaran ini. Oleh karena itu, semua unsur harus berperan aktif demi terciptanya masyarakat yang bebas dari korupsi.
Peran Media dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum dan Anti-Korupsi
Media memiliki peranan yang krusial dalam meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Dalam konteks ini, Media Sudut Pandang tidak hanya menyajikan berita, tetapi juga memberikan analisis dan edukasi mengenai masalah-masalah hukum yang dihadapi masyarakat. Ini menjadi kontribusi yang sangat berarti dalam membangun pengetahuan hukum secara luas.
Dengan adanya seminar dan diskusi seperti ini, media dapat membantu mendekatkan isu-isu hukum kepada masyarakat. Hal ini mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpenetrasi ke dalam berbagai isu yang mungkin sebelumnya dianggap “jauh” dari kehidupan mereka sehari-hari. Kesadaran hukum yang tumbuh bisa jadi titik awal dalam memerangi korupsi secara efektif.
Media juga memiliki kekuatan untuk mempengaruhi kebijakan publik. Melalui pemberitaan yang objektif dan menyeluruh, media dapat membentuk opini publik yang positif terhadap upaya pemberantasan korupsi. Kekuatan ini dapat digunakan untuk mendesak berbagai pemangku kepentingan agar lebih serius menanggapi masalah ini.
Tidak hanya berperan sebagai pengamat, media juga bisa berkontribusi dengan mengangkat cerita-cerita sukses perjuangan melawan korupsi. Menceritakan kisah nyata perjuangan individu atau kelompok menjadi inspirasi bagi masyarakat lain untuk turut serta aktif melawan korupsi.
Menghargai partisipasi Publik dalam Mewujudkan Keadilan Hukum
Pada seminar ini, terdapat kesadaran bersama akan pentingnya partisipasi publik dalam mewujudkan keadilan hukum. Setiap individu, baik sebagai warga negara maupun bagian dari komunitas, memiliki tanggung jawab untuk terlibat dalam proses penegakan hukum. Memberikan suara dan melaporkan tindakan yang mencurigakan menjadi langkah yang harus diambil.
Terpenting, adalah membangun rasa saling percaya antara masyarakat dengan aparat penegak hukum. Masyarakat akan lebih berani berpartisipasi apabila mereka merasa bahwa suara dan tindakan mereka akan memberikan dampak yang signifikan. Dalam hal ini, transparansi dan akuntabilitas perlu menjadi prioritas bagi semua pihak.
Dalam konteks ini, forum diskusi seperti seminar ini menjadi penting sebagai wadah berbagi pengetahuan. Keterlibatan berbagai elemen dalam diskusi, termasuk masyarakat umum, memastikan bahwa pendapat dari semua sektor didengar dan diperhatikan. Hal ini akan memperkaya wawasan kolektif dalam menghadapi tindak pidana korupsi.
Partisipasi publik juga dilihat sebagai bentuk pengawasan yang sangat diperlukan dalam penegakan hukum. Dengan keterlibatan aktif masyarakat, kegiatan korupsi bisa ditekan, dan individu yang ingin melakukan korupsi akan berpikir dua kali sebelum melakukannya.
