www.rekamfakta.id – Denpasar, 22 Agustus 2025. Terjadinya kelangkaan LPG 3 kg di Bali kembali mengejutkan banyak pihak, memicu anggota DPR RI I Gusti Ngurah Kesuma Kelakan untuk mengambil tindakan. Dalam situasi ekonomi yang penuh tantangan ini, koordinasi yang baik antara pemerintah dan penyedia bahan bakar menjadi krusial agar masalah ini dapat ditangani dengan segera.
Dari penjelasan yang diberikan, terlihat jelas bahwa kelangkaan ini bukan hanya sekadar isu lokal, tetapi juga menyentuh ke berbagai aspek kehidupan masyarakat. Faktor-faktor seperti kebutuhan sehari-hari oleh masyarakat kurang mampu, serta pelaku usaha mikro menjadi kian mendesak untuk diperhatikan dalam situasi ini.
Apalagi, LPG 3 kg dirancang untuk membantu keluarga miskin, pelaku usaha kecil, serta petani dan nelayan. Namun, kondisi saat ini menunjukkan bahwa akses terhadap barang ini masih mengalami tantangan yang cukup besar, terutama dalam hal distribusi dan pengawasan.
Proses Koordinasi untuk Mengatasi Masalah LPG di Bali
Rapat koordinasi yang digelar oleh Alit Kelakan melibatkan berbagai pihak, termasuk Pertamina, dinas terkait, dan elemen masyarakat. Forum seperti ini sangat penting untuk menghasilkan solusi yang komprehensif dan inklusif agar kelangkaan LPG dapat teratasi.
Pada rapat tersebut, Alit Kelakan berbicara tentang pentingnya memahami akar permasalahan yang ada. Ia menjelaskan bahwa kuota gas tidak tercapai, serta adanya penyalahgunaan oleh pihak-pihak tertentu, seperti restoran dan kafe, yang seharusnya tidak menggunakan LPG 3 kg.
Penegakan hukum dan pengawasan menjadi topik penting yang dibahas. Dengan pengawasan yang hanya dilakukan dua kali sebulan, tidak heran jika banyak oknum yang melakukan kecurangan dalam distribusi LPG. Oleh karena itu, Alit Kelakan menyerukan perlunya peningkatan frekuensi pengawasan agar masalah ini tidak terulang.
Faktor Penyebab Kelangkaan LPG yang Harus Diterusuri
Salah satu penyebab utama kelangkaan LPG adalah sistem kuota yang tidak efektif. Satu NIK dapat membeli beberapa tabung, yang mengakibatkan ketidakadilan dalam pendistribusian. Hal ini jelas merugikan masyarakat yang benar-benar membutuhkan akses terhadap LPG 3 kg.
Selain itu, lemahnya pengawasan tidak hanya memberi peluang bagi pengoplos nakal namun juga menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Tanpa adanya sanksi yang tegas, penyalahgunaan akan terus terjadi dan memperburuk situasi kelangkaan ini.
Alit Kelakan menekankan pentingnya melibatkan berbagai instansi pemerintah dalam proses pengawasan untuk mencegah kelangkaan. Diskusi dengan pemerintah kota dan provinsi diharapkan dapat menghasilkan langkah-langkah yang lebih konkret dan efektif.
Rencana Aksi Jangka Panjang untuk Mengatasi Kelangkaan LPG
Di dalam rencana aksi jangka panjang, Alit Kelakan mengusulkan agar pemerintah daerah membuat grup WhatsApp yang menghubungkan Pertamina dengan kepala desa. Ini bertujuan untuk meningkatkan komunikasi dan mempercepat respons terhadap masalah kelangkaan yang muncul.
Melalui sistem pemerintahan yang lebih responsif, diharapkan Pertamina dapat segera menindaklanjuti laporan kelangkaan LPG dari masyarakat di lapangan. Hal ini bisa menjadi langkah proaktif yang sangat berarti dalam mengatasi isu yang sudah berulang kali terjadi.
Alit Kelakan juga berharap adanya metode dan terobosan baru yang mampu menyelesaikan masalah ini secara menyeluruh. Dengan kolaborasi yang baik antara pemerintah dengan masyarakat, kelangkaan LPG 3 kg di Bali bisa diminimalisasi.
Sebagai penutup, harapannya adalah setiap elemen masyarakat turut berperan aktif dalam menjaga ketersediaan LPG. Saling berbagi informasi dan melaporkan ketika terjadi masalah kelangkaan menjadi langkah penting dalam menciptakan kepastian pasokan LPG untuk masyarakat.
