www.rekamfakta.id – Jakarta – “Kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan dari kelaparan dan kemiskinan. Dalam konteks ini, energi menjadi elemen penting yang harus dikelola secara mandiri agar rakyat Indonesia dapat berdiri di atas kaki sendiri.” Hal ini diungkapkan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR yang menekankan pentingnya merdeka energi bagi bangsa.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyatakan bahwa kemerdekaan politik tidak cukup jika bangsa ini masih terjepit dalam ketergantungan pada sektor energi impor dan harga yang dikendalikan oleh pihak luar. Merdeka energi menjadi tiket emas menuju kedaulatan ekonomi, di mana rakyat dapat menikmati hasil bumi tanpa tertekan oleh fluktuasi harga yang merugikan.
Merdeka energi bukan sekadar masalah teknis terkait listrik atau bahan bakar, melainkan isu yang menyinggung jantung kehidupan masyarakat. Energi merupakan penopang utama industri dan aktivitas sehari-hari, sehingga akses yang merata dan terjangkau sangatlah krusial bagi kesejahteraan rakyat.
Presiden menyampaikan bahwa “Kekuatan suatu negara terletak pada kemampuan mengelola kekayaannya sendiri.” Pernyataan ini relevan di tengah situasi paradoks energi nasional yang dihadapi Indonesia, di mana sumber daya yang melimpah ternyata tidak dirasakan oleh rakyat.
Indonesia adalah pengekspor batubara terbesar kedua di dunia, memiliki cadangan nikel yang signifikan, serta potensi sumber energi terbarukan yang melimpah. Meskipun demikian, masyarakat masih terjebak dalam kondisi ekonomi yang sulit, seperti harga BBM yang tidak stabil dan akses listrik yang belum sepenuhnya merata.
Saat ini, kekayaan alam Indonesia lebih banyak dinikmati oleh pihak luar, menciptakan fenomena net outflow of national wealth yang hal ini mengkhawatirkan. Tanpa perbaikan yang nyata, Indonesia akan terjebak dalam siklus ketergantungan energi dan kehilangan kedaulatan ekonomi.
Pentingnya Pasal 33 UUD 1945 dalam Kebijakan Energi
Pidato Presiden mempertegas pentingnya Pasal 33 UUD 1945, yang menyatakan bahwa kekayaan alam harus dikuasai dan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Ini tidak hanya menjadi landasan hukum, tetapi juga kompas moral bagi pengambilan keputusan di sektor energi.
Namun, dalam pelaksanaannya, sering kali terjadi distorsi kebijakan yang mengakibatkan cabang produksi vital dikuasai oleh segelintir oligarki. Dampak dari situasi ini adalah rakyat yang hanya berdiri sebagai penonton dalam pergulatan sumber daya alam yang seharusnya mereka nikmati.
Konsistensi dalam menjalankan amanat konstitusi adalah kunci untuk memastikan bahwa energi dihargai sebagai hak rakyat, bukan sekadar komoditas yang diperjualbelikan tanpa kontrol. Negara memiliki peran penting sebagai regulator dan pengawas dalam pengelolaan energi.
Presiden menegaskan: “Kami tidak ingin rakyat menjadi korban para pelaku bisnis yang lebih mementingkan keuntungan ketimbang kesejahteraan masyarakat.” Fenomena ini merujuk pada praktik korup dan eksploitasi di sektor energi, seperti mafia migas dan kartel batubara yang merugikan rakyat.
Oleh karena itu, keterlibatan negara dalam pengawasan dan pengelolaan sumber daya energi diharapkan dapat mencegah praktik monopoli dan distribusi yang tidak adil. Negara harus hadir sebagai penjamin kedaulatan rakyat dalam mengakses sumber daya energi.
Transisi Energi yang Harus Dipercepat untuk Masa Depan
Namun, memahami merdeka energi tidak hanya terbatas pada pengelolaan energi fosil. Saat ini, dunia sudah berada dalam fase transisi energi, beralih dari ketergantungan energi fosil menuju sumber energi terbarukan.
Dengan potensi geotermal yang melimpah dan sinar matahari yang tersedia sepanjang tahun, Indonesia sebenarnya memiliki semua modal yang diperlukan untuk menjadi pemimpin dalam sektor energi terbarukan. Sayangnya, proses transisi ini masih lambat, terhambat oleh regulasi yang rumit dan ketergantungan pada teknologi asing.
Investasi dalam energi terbarukan sering terhambat oleh kurangnya insentif dan ketidakjelasan dalam peraturan. Oleh karena itu, perhatian dan komitmen Presiden untuk mendorong investasi di sektor ini sangat diperlukan agar transisi energi bisa lebih cepat dilakukan.
Keberadaan lembaga Danantara, yang memiliki aset besar yang dapat digunakan untuk investasi strategis, bisa dimanfaatkan untuk pengembangan energi berkelanjutan. Jika dikelola dengan baik, Danantara dapat menjadi motor penggerak kemandirian energi nasional yang diinginkan.
Visi Presiden Prabowo untuk menciptakan “Wong cilik iso gemuyu” mencerminkan harapan untuk menciptakan masyarakat yang sejahtera. Artinya, ketika rakyat memperoleh akses yang adil terhadap sumber daya energi, maka kesejahteraan akan tercapai.
Menjadi Negara Energi yang Mandiri untuk Kesejahteraan Rakyat
Delapan puluh tahun lalu, para pahlawan bangsa berjuang melawan penjajahan dengan harapan agar kekayaan sumber daya alam tidak terus dieksploitasi oleh pihak luar. Kini, tantangan yang dihadapi adalah mengatasi ketergantungan pada energi impor serta dominasi oligarki yang mengancam perekonomian rakyat.
Merdeka energi bukanlah opsi, melainkan sebuah keharusan. Tanpa adanya energi yang dikelola secara mandiri, Indonesia tidak akan mampu berdiri kokoh di kancah internasional. Mengacu pada UUD 1945, konsistensi dalam skema kebijakan energi dan keberanian untuk beralih ke era energi terbarukan harus menjadi prioritas utama.
Senyum rakyat kecil adalah indikator sejati dari keberhasilan bangsa. Senyum tersebut hanya akan muncul jika kita mampu mewujudkan kemandirian energi, yang seharusnya menjadi hak dasar setiap warga negara.
