www.rekamfakta.id – Dalam perayaan ulang tahunnya yang ke-31, Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia mengangkat isu penting mengenai kebebasan pers yang menghadapi berbagai tantangan. Sektor media di Tanah Air kini berada dalam tekanan yang semakin meningkat, terlihat dari meningkatnya risiko yang dihadapi oleh jurnalis dalam menjalankan tugas mereka.
Acara bertema “Menjaga Independensi di Era Represi, Ancaman PHK dan Swasensor” berlangsung di Jakarta pada Jumat, 8 Agustus 2025, dan menjadi wadah bagi diskusi mendalam mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia. Dalam momen ini, tema yang diusung menggambarkan betapa rentannya perjuangan memperoleh informasi yang bebas dan (un)manipulasi.
Reportase dalam kondisi ada ancaman tentu jauh dari ideal, namun itulah kenyataan yang saat ini harus dihadapi oleh para jurnalis. Menurut catatan AJI, banyak jurnalis yang menghadapi berbagai bentuk intimidasi serta ancaman nyata dalam rutinitas peliputannya.
Ketua Umum AJI Indonesia, Nany Afrida, menyampaikan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, tekanan yang dialami oleh jurnalis dan media semakin hebat. Situasi mengkhawatirkan ini semakin terasa menjelang dan pasca pergantian pemerintahan, di mana puncak kekerasan terhadap jurnalis dialami.
Sepanjang tahun 2024, sebanyak 74 kasus kekerasan terhadap jurnalis tercatat, dan angka ini berlanjut hingga delapan bulan pertama 2025. Bentuk kekerasan yang dialami sangat bervariasi, mulai dari penganiayaan, penyanderaan, hingga ancaman yang tidak terduga, seperti pengiriman potongan tubuh hewan.
Di samping ancaman fisik, kondisi ekonomi media juga menjadi sorotan. Berdasarkan riset AJI, lebih dari seribu jurnalis yang berasal dari lima belas perusahaan media mengalami pemutusan hubungan kerja yang cukup signifikan.
Lebih dari 60% jurnalis ini menerima gaji di bawah upah minimum regional dan tanpa perlindungan kesehatan serta ketenagakerjaan. Fenomena ini memperlihatkan betapa rentannya posisi jurnalis dalam ekosistem media yang semakin sulit.
Meneguhkan Peran Pers dalam Pengawasan Sosial dan Edukasi
Nany Afrida menegaskan bahwa meski jurnalis tidak memegang kekuasaan besar, suara mereka tetap menjadi senjata yang dapat mempengaruhi masyarakat. Ketidakpuasan ini terungkap dari ungkapan keyakinannya bahwa selama masih memiliki suara, perjuangan untuk keadilan akan terus berlanjut.
Dia juga menekankan pentingnya bagi pers untuk kembali pada fungsi utamanya, yakni sebagai kontrol sosial dan sumber edukasi yang independen. Fungsi ini sangat relevan dan sesuai dengan amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Pers No. 40/1999.
Sekretaris Jenderal AJI, Bayu Wardhana, menggarisbawahi bahwa gelombang PHK yang melanda industri media adalah pertanda bahwa ekosistem informasi publik sedang berada pada titik kritis. Dalam situasi ini, kehadiran pers yang kuat dan mandiri sangatlah dibutuhkan.
Pemerintah mesti memberikan dukungan nyata untuk menjaga keberlangsungan media yang profesional sebagai bagian integral dari demokrasi. Hal ini menjadi sangat mendesak untuk diperhatikan dalam rangka menciptakan ekosistem yang sehat bagi perkembangan informasi.
Komaruddin Hidayat yang menjabat sebagai Ketua Dewan Pers turut menyampaikan kepeduliannya. Ia berpendapat bahwa pendidikan jurnalistik yang mendalam sangat penting untuk mencetak wartawan yang tidak hanya mampu melaporkan berita, tapi juga menjadi pemikir kritis yang mampu membangun pemahaman masyarakat.
Menghargai Pejuang Kebebasan Pers dan Hak Asasi Manusia
Pada saat yang bersamaan, AJI memberikan penghargaan kepada individu dan kelompok yang berani menegakkan kebenaran meski di tengah tekanan. Penghargaan ini sebagai pengakuan atas kerja keras mereka dalam membela kebebasan pers dan hak asasi manusia.
Salah satu penghargaan yang diberikan adalah SK Trimurti Award kepada Yasinta Moiwend, seorang aktivis dari Papua Selatan. Yasinta dikenang sebagai sosok yang tak kenal lelah memperjuangkan hak-hak masyarakat adat dalam mempertahankan tanah ulayat yang terancam oleh proyek pembangunan.
Dua jurnalis yang mendapatkan Udin Award adalah Fransisca Christy Rosana dari Majalah Tempo dan Safwan Ashari Raharusun dari Tribun-Papua. Keduanya diakui berani meliput isu-isu sensitif seperti penyalahgunaan kekuasaan dan konflik sosial yang terjadi di Papua.
Penghargaan Tasrif Award diberikan kepada LBH Padang dan Solidaritas Pekerja CNN Indonesia. LBH Padang mendapat penghargaan berkat dedikasinya dalam melindungi hak asasi manusia, termasuk peristiwa kasus kematian yang menjadi sorotan publik.
Sementara itu, Solidaritas Pekerja CNN Indonesia menjadi contoh nyata perjuangan melawan pemecatan sepihak dan pemotongan upah, yang berujung pada kemenangan bagi para pekerja di pengadilan. Keberanian mereka menjadi inspirasi bagi banyak orang.
Pentingnya Kualitas dan Pendidikan Jurnalistik dalam Pers
Di tengah tantangan yang ada, kualitas dan pendidikan jurnalistik menjadi hal yang krusial. Komaruddin Hidayat menegaskan bahwa wartawan harus lebih dari sekedar penyampai berita; mereka juga harus menjadi agen perubahan dalam masyarakat.
Peran mereka dalam membangun opini publik dan membentuk perspektif masyarakat sangat vital. Dengan kualitas jurnalistik yang baik, masyarakat bisa mendapatkan informasi yang akurat dan terpercaya.
Dengan memperbaiki sistem pendidikan jurnalistik di Indonesia, diharapkan akan lahir generasi baru wartawan yang lebih profesional dan bertanggung jawab. Mereka diharapkan dapat membawa jurnalisme Indonesia ke arah yang lebih baik dan berdaya saing.
Akhirnya, perjuangan untuk kebebasan pers dan hak asasi manusia harus terus dilakukan. Setiap individu di dalam komunitas jurnalis memiliki tanggung jawab untuk menjaga independensi dan integritas dalam melakukan peliputan berita.
Melihat kemajuan yang telah dicapai, diharapkan langkah-langkah ke depan dapat lebih berfokus pada perlindungan jurnalis dan penguatan sistem pers di Indonesia.
